Tindak Pidana Pemilu, Lucius Karus: Politik Uang Penyakit Kronis Pemilu di Indonesia

Lucius Karus, mendesak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan banding sesuai tuntutan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana pemilu.

Tindak Pidana Pemilu, Lucius Karus: Politik Uang Penyakit Kronis Pemilu di Indonesia
Dokumentasi Pribadi
Lucius Karus 

WARTA KOTA, PALMERAH--- Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mendesak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar menjatuhkan putusan banding sesuai tuntutan jaksa penuntut umum, yakni satu tahun penjara terhadap caleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo, David H Rahardja.

Menurut Lucius Karus, untuk melawan politik uang, yakni hukum harus ditegakkan secara konsisten supaya ada efek jera.

"Hakim Pengadilan Tinggi DKI harus progresif dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Politik uang telah merusak jantung demokrasi dan politik uang menjadi salah satu penyakit kronis pemilu di Indonesia," kata Lucius dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/12/2018).

Praktik politik uang dapat ditekan jika pengadilan berani menjatuhkan vonis berat kepada terdakwa tindak pidana pemilu.

Lucius Karus mengatakan, perlu penindakan tegas dan sanksi yang berat untuk melahirkan efek jera terhadap para pelaku politik uang.

Ketua Koordinator Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara, Benny Sabdo, mengatakan, Bawaslu memantau proses banding perkara ini.

Benny Sabdo mengatakan, Bawaslu ingin menjaga integritas pemilu, sekaligus menegakkan keadilan pemilu.

Menurut Benny, sebelumnya jaksa penuntut umum Fedrik Adhar dan Erma Octora menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ketua majelis hakim Taufan Mandala menjatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda lima juta rupiah dengan subsider pidana kurungan satu bulan penjara, dengan masa percobaan 10 bulan penjara.

David terjerat perkara tindak pidana pemilu, melakukan pembagian minyak goreng saat kampanye.

Ia terbukti melakukan tindak pidana pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnnya kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Deklarasi Fatahillah: Bawaslu Jakarta Utara Menolak Politik Uang, SARA, dan Hoax

Pemilu 2019, Hukum Pidana Pemilu Bisa Beri Efek Jera Pelaku Politik Uang

Sam Aliano Bakal Protes Bawaslu Soal Marak Politik Uang Jelang Pilpres 2019

Penulis: Aloysius Sunu D
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved