Ombudsman Kaget Pemagaran Pasar Cisalak Tepat di Depan Pintu Rumah dan Tempat Usaha Warga

Keterkejutan tim Ombudsman cukup beralasan sebab informasi yang mereka dapat dari Disdagin Kota Depok sangat berbeda jauh dengan kondisi di lapangan.

Ombudsman Kaget Pemagaran Pasar Cisalak Tepat di Depan Pintu Rumah dan Tempat Usaha Warga
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Tim Ombudsman mendatangi lokasi area Pasar Cisalak terkait rencana pemagaran area pasar yang ditolak warga sekitar karena dianggap akan mengisolir rumah dan tempat usaha warga.

Depok, Warta Kota -- Tim Ombudsman RI yang melakukan inspeksi dan kunjungan ke area Pasar Cisalak, Depok terkait rencana pemagaran area pasar oleh Pemkot Depok, yang selama ini mendapat penolakan warga, pada Rabu (12/12/2018) kemarin, membuat tim Ombudsman yang datang cukup kaget dan terkejut.

Sebab pemagaran yang akan dilakukan Pemkot Depok itu juga di lakukan di sepanjang akses jalan masuk dan berada tepat di depan pintu masuk di depan rumah dan tempat usaha warga.

Keterkejutan tim Ombudsman cukup beralasan sebab informasi yang mereka dapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok sangat berbeda jauh dengan kondisi di lapangan.

"Sehingga kepada warga, tim Ombudsman Jakarta Raya yang dipimpin Pak Rully, terkaget-kaget dan geleng-geleng kepala dengan rencana pemagaran itu," kata Ujang Romli, perwakilan warga yang juga Sekertaris RT 3/6, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, kepada Warta Kota, Kamis (13/12/2018).

Karenanya kata dia, tim Ombudsman berjanji akan menggelar rapat pembahasan lagi dengan mengundang warga sekitar area Pasar Cisalak serta pihak Pemkot Depok yang akan melakukan pemagaran.

"Dan warga meminta rapat digelar di tempat netral, bukan di Pemkot Depok seperti Jumat pekan lalu," kata Ujang.

Akhirnya kata Ujang, tim Ombudsman berencana akan menggelar rapat pembahasan di Kantor Ombudsman di Kuningan Jakarta Selatan.

Selain itu, tambah Ujang, tim Ombudsman juga meminta semua warga melengkapi berkas administrasi berupa sertifikat dan hak lainnya sebagai bukti kepemilikan lahan rumah dan tempat usaha mereka, dalam rapat pembahasan nanti.

"Ombudsman juga meminta warga menyiapkan argumen yang tepat sehingga Ombudsman nantinya merekomendasikan bahwa pemagaran harus dibatalkan," kata Ujang.

Okupasi Jalan

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved