Menteri Dalam Negeri: Tata Kelola E-KTP Ada Pelanggaran Standar Operasional Prosedur

Menteri Dalam Negeri: Masalah KTP Elektronik Tidak Ada Hubungan dengan daftar pemilih tetap atau DPT.

Menteri Dalam Negeri: Tata Kelola E-KTP Ada Pelanggaran Standar Operasional Prosedur
Kompas.com
Tjahjo Kumolo 

WARTA KOTA, PALMERAH--- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, tata kelola blangko KTP-el atau e-KTP akhir-akhir ini ada pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, adanya e-KTP atau KTP elektronik yang rusak atau invalid, blangko rusak yang tidak dimusnahkan, oknum dengan sengaja membuang KTP elektronik yang rusak atau kedaluwarsa adalah murni tindak pindana.

"Dan kami sangat serius minta Bareskrim Polri untuk mengusut, menangkap, dan menghukum seberat-beratnya para pelaku. Kami pasti tindak aparatur siapapun yang terlibat akan dipecat dan pidanakan. Kami tidak pernah lindungi aparatur yang korup dan tidak bertanggungjawab," kata Tjahjo Kumolo, Kamis (13/12/2018).

Tjahjo Kumolo mengatakan, masalah KTP elektronik akhir-akhir ini tidak ada hubungannya dengan daftar pemilih tetap atau DPT. Soal DPT adalah otoritas mutlak KPU dan penyelenggara Pemilu.

Kemendagri, kata Tjahjo, hanya memberikan daftar penduduk pemilih potensial pemilu atau DP4 sesuai amanat Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Hal tersebut sudah dilaksanakan dan DP4 sudah diserahkan Kemendagri kepada KPU pada 17 Desember 2017," kata Tjahjo.

Polisi Tahan Penjual Blangko KTP Elektronik di Situs Online, Anak Mantan Kadisdukcapil di Lampung

Ribuan KTP Elektronik Ditemukan di Duren Sawit, Fadli Zon: Mendagri dan Dirjen Dukcapil Tidak Becus

Tjahjo Kumolo Siap Dipecat Jika Temuan KTP Elektronik di Duren Sawit Ganggu Tahapan Pemilu

Penulis: Aloysius Sunu D
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved