Banyak Pejabat Main Bola Liar Terkait Proyek Meikarta, Deddy Mizwar Mengaku Sudah Mengadu ke Jokowi

MANTAN Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku sempat melapor kepada Presiden Joko Widodo soal proyek Meikarta.

Banyak Pejabat Main Bola Liar Terkait Proyek Meikarta, Deddy Mizwar Mengaku Sudah Mengadu ke Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, Rabu (12/12/2018). Deddy Mizwar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. 

MANTAN Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku sempat melapor kepada Presiden Joko Widodo soal proyek Meikarta.

Pemeran Nagabonar itu menyebut banyak pejabat yang main 'bola liar' setelah megaproyek ini menjadi perhatian publik.

"Saya juga karena kemarin banyak bola liar dari beberapa pejabat yang berbicara tentang Meikarta pada saat itu, saya juga lapor ke Pak Jokowi," ucap Deddy Mizwar seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan Meikarta, di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Kesaksian Warga: Massa yang Marah Merusak dan Bakar Polsek Ciracas, Termasuk Gudang Senjata

"Saya bilang 'Pak, ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta, ini adalah faktanya begini.' Pak jokowi bilang, 'Ya sudah, sesuai aturan dan prosedur. Ya sudah selesai 84,6 (hektare)," ungkapnya.

Deddy Mizwar mengaku melaporkan soal Meikarta kepada Jokowi pada 2017 di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, pada acara peresmian Program Kehutanan Sosial.

"Ya di tahun 2017, di Muara Gembong sedang perhutanan sosial. Karena sudah ada yang main bola liar. Kan beberapa pejabat sudah berkomentar," tuturnya.

Massa Penyerang Mapolsek Ciracas Larang Warga Mendekat, yang Nekat Merekam Ditampar

Sedangkan saat dikonfirmasi apakah ada instruksi khusus dari Jokowi, Deddy Mizwar mengatakan tidak ada.

"Enggak ada, cuma itu arahannya tadi, sesuai aturan dan prosedur, sudah selesai," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pekerjakan 558 Orang Asing, Pekerja Lokal 1.388 Orang

Selain Bupati Neneng, KPK menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Ahok Bakal Bebas Murni Akhir Januari 2019, Ini Alasannya

Sedangkan PT Lippo Cikarang Tbk merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp 278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp 7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya, terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Uang diduga bagian fee yang dijanjikan Rp 13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta. Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga, dibutuhkan banyak perizinan. (Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved