BNP2TKI Sempat Diminta Dibubarkan, Nurson Wahid: Tidak Akan Bubar

BNP2TKI tetap ada dan tidak akan pernah bubar karena peran BNP2TKI di daerah sangat dibutuhkan.

BNP2TKI Sempat Diminta Dibubarkan, Nurson Wahid: Tidak Akan Bubar
Warta Kota/Muhamad Azzam
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, Nusron Wahid. 

WARTA KOTA, BEKASI--- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, Nusron Wahid, mengatakan, BNP2TKI tetap ada dan tidak akan pernah bubar karena peran BNP2TKI di daerah sangat dibutuhkan.

"Tidak (bubar) tidak ada hubungan juga perubahan nama dari BNP2TKI menjadi BP2MI. Secara struktur kelembagaan sama. Perubahan nama itu konsekunsi undang-undang. Kata TKI diganti pekerja migran, itu juga hasil konfensi ILO. TKI itu kesannya kurang baik, jadi diubah pekerja migran," kata Nusron Wahid saat menhadiri rapat kerja teknis BNP2TKI di Hotel Santika Harapan Indah Kota Bekasi Rabu (12/12/18) malam.

Nurson Wahid mengatakan, badan baru yang akan dibentuk nanti akan lebih fokus dengan mengutamakan fungsi koordinasi lintas pihak dan kualitas layanan terhadap para calon pekerja migran indonesia (PMI) dan yang sudah menjadi pekerja migran.

"Jadi lembaga dengan nama baru itu diperlukan penguatan kapasitas SDM menghadapi tantangan kedepan," kata Nusron Wahid.

Nurson Wahid mengatakan, pada tahun ini BNP2TKI yang dipimpinnya telah menyelesaikan 93 persoalan yang terjadi terkait masalah TKI.

"Alhamdulillah, persoalan TKI yang kami hadapi dan atasi mencapai 93 persen, biasa tahun-tahun sebelumnya hanya 67 persen," kata Nurson Wahid.

Nusron mengatakan, capaian yang kedua bagaimana membentuk kesadaran calon pekerja migran ini untuk tidak mengambil jalur TKI ilegal setelah pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan himbauan kepada mereka.

Capaian lainnya yang diperoleh BNP2TKI selama kepemimpinannya, yakni layanan penempatan yang lebih efisien.

Proses penempatan pekerja migram program pemerintah ke pemerintah atau G to G yang semula 448 hari menjadi 84 hari, P to P semula 72 hari menjadi 40 hari, dan penempatan via LTSA dari 25 hari menjadi 14 hari.

Tahun 2019 pekerjaan rumah lembaganya ialah menuntaskan persoalan TKI di Arab Saudi yang terancam dihukum mati. Tentunya pihaknya berkaloborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperjuangkan hal tersebut.

"Paling berat tahun 2019 adalah masih menuntaskan nasib 13 WNI yang terancam hukuman mati. Kami akan perjuangkan berkaloborasi dengan teman-teman Kemenlu agar mereka ini bisa dibebaskan murni dan bisa kembali kepada keluarganya masing-masing," katanya.

Delapan TKI Kabur dari Perkebunan Sawit Malaysia Dipulangkan ke Aceh

TKI Asal NTT Meninggal Mendadak di Malaysia

Tiga Atlet Peraih Medali Asian Games Ini Ternyata Anak TKI

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved