Pilpres 2019

Jawaban Mahfud MD Saat Aktivis KAHMI Jepang Tanya Pilihan Capres 2019, Ini Isyarat Mahfud

Tanpa diduga anggota KAHMI di Jepang tanya pilihan politik Mahfud MD pada Pilpres 2019.

Jawaban Mahfud MD Saat Aktivis KAHMI Jepang Tanya Pilihan Capres 2019, Ini Isyarat Mahfud
tribunjabar
Capres Joko Widodo, Capres Prabowo Subianto, dan Prof Dr Mahfud MD. 

Melihat gaya berfoto keluarga Mahfud MD tersebut, sejumlah netizen (warganet) pun heboh.

Mereka langsung mengaitkan gaya berfoto tersebut dengan simbol capres-cawapres tertentu.

Para netizen (warganet) juga menafsirkan arti gaya tangan dalam foto tersebut.

Simak komentar netizen berikut ini.

@SlmtRidlo: Jarinya sudah dikondisikan ya prof.. #2019PrabowoSandi

@Aslam: Salam 2 jari prof

@Tamyis43755920: Assalamualaikum prof. Semoga sehat selalu. Amin...3x. Insyaallah 10 suara buat no01 ya Prof...?

 @AbuRajwaRaisha: Yg 3 udah salam jari tuh.....

@Tamyis43755920: Berarti 7 berbanding 3 dong... hahaha

@djamalullail83: Yg 7 belum menentukan pilihan hihii

@mountainforest8:Ternyata keluarga besar Pak @mohmahfudmd jarinya untuk yg nomor 2

‏ @amagunu: Jarinya prof alhamdulilah

@Nagato_Bdg: Mantap prof beginilah seharusnya kegiatan dimasa pensiun...thanks dan salam buat keluarga yng berposr jari

@AlifFattan: Mantabs prof.... Adem bener liatnya salam 2 jari

@dewantara_adjie: Kok pada salam Dua jari ya...

@dipraboe : Cantiknya 10 yg ganteng 2, kalo di rumah yg ganteng cumak 1, pak Mahfud doang

@Hidayat_5758: Barakallah prof mudah2an nanti pas pilpres pilih No. 2.. gpp skrg malu2 gk nunjukin jari no 2 yg pnting pas hari H nya nyoblos no.2

Jokowi Tawarkan 3 Jabatan Kepada Mahfud MD

Sementara itu, seperti diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya, nama Prof Mohamad Mahfud MD terus menjadi pembicaraan di ruang pubik.

Mahfud MD menjadi objek pemberitaan antara lain terkait kegagalan dirinya menjadi bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) bagi Joko Widodo alias Jokowi.

Di samping itu, Mahfud MD pun terus jadi 'obrolan' di dunia maya terutama setelah dia membongkar segal hal terkait kegagalannya sebagai bakal Cawapres dan hubungannya dengan Presiden Jokowi.

Mahfud MD membongkar sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi misteri ke ruang publik dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan TV One.

Video buka-bukan Mahfud MD tersebut juga beredar di Youtube yang diberi judul "BLAK-BLAKAN!! Prof. Mahfud MD Beberkan Gagal Cawapres di Detik-Detik Terakhir || ILC 14 Agustus 2018".

Video ini hingga Jumat (17/8/2018) pukul 8.20 setidaknya telah ditonton oleh 3,9 juta netizen.

Dalam video itu Mahfud juga mengungkap sejumlah jabatan yang ditawarkan Presiden Jokowi.

Soal jabatan itu muncul setelah host acara itu, Karni Ilyas, menanyakan apakah Mahfud MD bersedia menjadi tim sukses Jokowi.

Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 ini tidak menjawab secara tegas, menerima atau menolak.

Dia menjawab secara diplomasi atas pertanyaan tersebut.

"Sampai sekarang saya bersama Pak Jokowi. Dalam fungsi kenegaraan sebagai Presiden, soal cawapres itu kan di politiknya," kata Mahfud. "Saya bersama jokowi, di BPIP. Ini kenegaraan."

Mahfud adalah anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Jokowi.

Wartakotalive.com merangkum pernyataan Mahfud MD terkait penolakannya terhadap sejumlah jabatan dari Presiden Jokowi berikut ini.

4 Jabatan yang Ditawarkan Jokowi Kepada Mahfud MD

1. Mahfud MD Tolak Jadi Menkopolhukam

Menurut Mahfud MD, ada anggapan yang berkembang bahwa dirinya terbuang setelah Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2014, Mahfud MD adalah Ketua Tim Sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yang berhadapan dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Padahal, saya ditawari menteri (oleh Jokowi) sejak awal," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, pada Mei 2015, orang dekat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan menemuinya dan mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan bantuan untuk menjadi Menkopolhukam.

"Pak Luhut bilang pemerintah butuh bantuan untuk menkopolhukam. Calon ada dua, Jenderal Fahrurozy dan Mahfud MD. Pak Jokowi hargai profesionalisme," ujar Mahfud MD menirukan ucapan Luhut Pandjaitan.

Tetapi, Mahfud menolak tawaran itu meski dirinya senang dipilih oleh Jokowi.

Apa alasannya? "Saya kan punya etika politik. Tahun 2014 saya Timses Pak Prabowo, masak masuk ke kabinet (Jokowi). Nanti saya diketawai orang. Dan yang berkeringat untuk Pak Jokowi itu banyak. Tapi kalau mau diangkat ya silakan saja," katanya.

2. Mahfud MD Tolak Jabatan Komisaris Utama

Selain menolak posisi sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD juga pernah menolah jabatan lain yang juga tidak kalah strategisnya.

Menurut Mahfud MD, jabatan yang ditawarkan Presiden Jokowi yang kedua adalah jabatan yang bergaji besar.

"Saya ditawari kiomisaris utama, gaji besar," ujar Mahfud.

Tetapi, dia menolak posisi tersebut dengan alasan tidak memahami persoalan ekonomi karena dirinya ahli hukum.

3. Mahfud MD Tolak Jabatan Jaksa Agung

Rupanya, pemerintahan di bawah Presiden Jokowi tidak berhenti untuk terus menawari Mahfud MD sejumlah jabatan.

Tawaran menjadi Menkopolhukam ia tolak dengan alasan 'tidak berkeringat'. Tawaran menjadi komisaris utama sebuah badan usaha milik negara (BUMN) juga ia tolak dengan alasan ia bukan ahli ekonomi.

Tawaran ketga, Presiden Jokowi meminta Mahfud MD menjadi Jaksa Agung.

Artinya, Mahfud MD disiapkan untuk menggantikan Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem.

"Selanjutnya saya ditawari jabatan jaksa agung. Kalau yang ini bukan hanya dari Pak Luhut, timnya Pak Praktikno juga datang," ujar Mahfud MD.

 Dia menambahkan, "Saya diundang tim Pak Praktikno, tolong lah pemerintah dibantu. Pemerintah usul Pak Mahfud jadi Jaksa Agung."

Tetapi, bukannya Mahfud MD menyanggupi tawaran tersebut, dia justru mengajukan sejumlah nama.

"Saya usulkan Pak Busyro dan Bambang Wijyoyanto. Saya tidak mau," katanya.

4. Mahfud MD Ditawari Jabatan di BPIP.

Tiga jabatan strategis dan bergaji besar telah ditolak oleh Mahfud MD.

Meski demikian, Presiden Jokowi terus mengajak Mahfud MD untuk masuk di pemerintahan atau kenegaraan.

Kali ini, Mahfud MD ditawari posisi strategis di sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pembentukan BPIP itu tak lepas dari keresahan Jokowi akan melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Nah kalau ideologi saya mau, ini negara. Saya risau juga perkembangan radikalisme, orang tidak sadar NKRI, masalah ideologi harus dikuatkan lagi. Saya di situ bersama Yudi Latif, di kantor Pak Luhut,  tapi (langsung) di bawah Presiden," kata Mahfud MD.

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved