Penyusunan Anggaran Salah Satu Sumber Korupsi, KPK Soroti Uang Pokir dan Ketok Palu

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah satu sumber korupsi di Indonesia berasal dari penyusunan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, ia meminta masyarakat tidak menyalahkan DPR semata. Karena dalam penyusunan anggaran, pemerintah ikut andil.

"Penyusunan anggaran itu kita tidak boleh salahkan DPR saja. Penyusunan anggaran itu ada dua, yaitu pemerintah dan DPR, jadi eksekutif dan legislatif," kata Laode M Syarif saat dijumpai di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

• Investigasi KNKT: Lion Air PK-LQP Juga Alami Masalah yang Sama saat Penerbangan Malam Sebelum Jatuh

Laode M Syarif pun menganggap aneh apabila ada permintaan uang pokok pemikiran atau yang dikenal sebagai 'uang pokir' yang dilakukan oknum-oknum anggota legislatif.

Menurutnya, tugas legislator dalam penyampaian pokok-pokok pikiran kepada eksekutif dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sudah sepatutnya dijalankan secara wajar.

"Jadi kalau kita sekarang jadi anggota (legislatif), seharusnya kalau dia itu mendiskusikan sesuatu, dia harus berpikir, kan tidak boleh tidak berpikir. Tapi sekarang itu harus dibayar khusus, ada uang pokok pikiran, memang seperti itu agak aneh," paparnya.

• Disdukcapil dan Disdikbud Tangsel Tegaskan Kartu Identitas Anak Bukan Syarat Masuk Sekolah

Ia juga menyoroti istilah uang 'ketok palu' yang seringkali dilakukan oleh oknum anggota DPR yang menjadi pelaku korupsi.

Apabila 'uang pokir' atau 'uang ketok palu' tersebut tak dipenuhi, kata Laode M Syarif, pembahasan atau pengesahan anggaran justru akan dihambat.

"Mereka meminta sesuatu mulai dari awal tidak akan disetujui anggaran kabupaten, provinsi atau bahkan kementerian, lembaga, kalau tidak ada uang ketok palunya. Jadi ada dua, ada uang pokir dan uang ketok, jadi banyak istilahnya," bebernya.

• Hindari Kejaran Petugas, Dua PMKS Nyebur ke Kali Ciliwung

Laode M Syarif pun mengaku sudah cukup sering mengingatkan kepada jajaran eksekutif dan legislatif di berbagai daerah, untuk menghindari praktik-praktik tersebut.

KPK pernah menangani berbagai kasus dugaan korupsi yang menggunakan praktik tersebut, seperti kasus di Provinsi Jambi, Kota Malang, dan Kabupaten Kebumen. (Ilham Rian Pratama)