Jusuf Kalla: Korupsi Makin Marak karena Desentralisasi

Salah satu contohnya, kata JK, kini tanda tangan seorang kepala daerah memiliki nilai cukup besar.

Jusuf Kalla: Korupsi Makin Marak karena Desentralisasi
TRIBUNNEWS/RINA AYU
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII) XXI dan Dialog Nasional, Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12/2018) siang. 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan, korupsi di Indonesia meluas seusai reformasi. Sebab, ujarnya, terdapat beberapa perubahan kebijakan seperti desentralisasi, serta pelaksanaan keseimbangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Kenapa korupsi dewasa ini begitu luasnya? Ini memang terjadi setelah reformasi, karena desentralisasi. Kalau zaman Orde Baru diputuskan di pusat, jadi korupsi banyak di pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek di daerah, karena itu korupsi juga menjalar di daerah," ulas JK saat menghadiri kegiatan di Holten Sultan, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

JK menerangkan, baik DPR maupun DPRD, pada zaman dahulu hanya mengetok keputusan, namun kini ikut dalam proses pembahasan sejak awal.

Ahmad Dhani Bakal Garap Video Klip di Reuni 212, yang Jadi Modelnya Anggota FPI

"Kenapa DPR dan DRPD-nya masalah dengan KPK? Karena juga DPR kalau zaman dulu sekadar ketok, sekarang harus berdebat dengan pemerintah. Akhirnya timbul suatu kekuatan di DPR, dan kekuatan itu menjadi bagian dari DPR," paparnya.

"Jadi ini korupsi antar-pusat, kalau zaman dulu sebagian besar di pusat, (sekarang) pusat, daerah, DPR, legislatif itu akibat karena reformasi, perubahan sistem pemerintahan kita," sambungnya.

Salah satu contohnya, kata JK, kini tanda tangan seorang kepala daerah memiliki nilai cukup besar.

Hotman Paris Hutapea Buka Konsultasi Gratis Soal Hukum Bisnis, Catat Jadwalnya!

"Dulu izin tambang semuanya di pusat. Sekarang izin tambang di gubernur. Dulu sebelumnya di bupati. Jadi akhirnya banyak bupati yang kena," papar Jusuf Kalla.

Untul itu, ia berharap perlu banyak wilayah yang memiliki instansi yang di dalamnya memiliki unit kerja zona integritas Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi.

"Seperti saya katakan tadi, orang korupsi ingin cepat. Daripada dua bulan, tiga bulan, 100 tahun baru keluar, ah lebih baik sekarang saja, harganya berapa. Itu yang menjadikan kita semua bahwa perlu adanya suatu integritas-integritas masing-masing (K/L)," beber mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. (Rina Ayu)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved