KTP Elektronik

Kemendagri Tegaskan Tak Ada Sistem KTP Elektronik yang Jebol

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada sistem KTP elektronik yang jebol karena adanya kasus penjualan blanko KTP elektronik.

Kemendagri Tegaskan Tak Ada Sistem KTP Elektronik yang Jebol
ANTARA News/M Arief Iskandar
Komisi II DPR menggelar rapat kerja persiapan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Gedung DPR, Kamis. (6/12/2018) () 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada sistem KTP elektronik yang jebol karena adanya kasus penjualan blanko KTP elektronik.

"Tidak benar ada pemberitaan bahwa sistem jebol," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, menanggapi pemberitaan terkait hal itu.

Mendagri di Gedung DPR menghadiri rapat kerja yang membahas persiapan Pemilu 2019, PKPU dan penyelesaian KTP elektronik dengan Komisi II.

Dalam rapat tersebut, dihadiri oleh:

- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo didampingi Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh,

- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman,

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh dalam penjelasannya saat rapat kerja tersebut menegaskan, tidak ada sistem KTP elektronik yang jebol.

"Sebagaimana dikatakan Pak Menteri, tidak ada sistem yang jebol, ini adalah tindak pidana umum di mana ada seorang anak yang mengambil blanko yang dibawa oleh ayahnya, yang kebetulan mantan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang," kata Zudan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR.

Zudan menyampaikan bahwa blanko asli memiliki chip yang bisa dilacak, mulai dari data perusahaan penerbit, kapan diterbitkan, hingga dikirim ke Dinas Dukcapil di daerah.

Hasil penanganan kasus penjualan blanko di Tokopedia mendapati 10 blanko yang dijual tersebut didapat penjual dari ruangan ayahnya, yang dulunya merupakan Kepala Dinas Dukcapil Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Blanko tersebut dicetak pada Februari dan dikirimkan ke Tulang Bawang pada Maret.

Terhadap kasus tersebut, Arief mengatakan sudah menugaskan Kadis Dukcapil Provinsi Lampung dan Ketua Forum Dukcapil Lampung ke rumah penjual tersebut untuk benar-benar bisa mendalami motif dan modusnya.

Zudan menambahkan, hal ini murni tindak pidana umum.

Pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya sejak Selasa (4/2/2018).

"Menawarkan dan menjual blanko dokumen negara adalah kejahatan yang harus ditanggulangi bersama," katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah memerintahkan Tokopedia memblokir (take down) penawaran tersebut dan telah dilakukan pada Rabu (5/12/2018).

Tjahjo Kumolo: tidak ada yang jebol

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan tidak ada sistem KTP elektronik yang jebol dikarenakan kasus penjualan blanko KTP elektronik.

"Tidak benar ada pemberitaan bahwa sistem jebol," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, menanggapi pemberitaan terkait hal itu.

Dia ada di Gedung DPR menghadiri rapat kerja yang membahas terkait persiapan Pemilu 2019, PKPU dan penyelesaian KTP Elektronik dengan Komisi II.

Ia didampingi Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Fakrulloh, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan.

Fakrulloh dalam penjelasannya juga menegaskan tidak ada sistem yang KTP elektronik yang jebol.

"Sebagaimana dikatakan Pak Menteri, tidak ada sistem yang jebol, ini adalah tindak pidana umum dimana ada seorang anak yang mengambil blanko yang dibawa oleh ayahnya, yang kebetulan mantan kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang," kata dia, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR itu.

Ia katakan, blanko asli memiliki chip yang bisa dilacak, mulai dari data perusahaan penerbit, kapan diterbitkan, hingga dikirim ke dinas dukcapil di daerah.

Hasil penanganan kasus penjualan blanko di Tokopedia itu mendapati, 10 blanko yang dijual itu didapat penjual dari ruangan ayahya, yang dulunya merupakan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Lampung.

"Blanko itu dicetak pada Februari dan dikirimkan ke Tulang Bawang pada Maret," katanya.

Terhadap kasus itu dia mengatakan, sudah menugaskan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung dan ketua Forum Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung ke rumah penjual itu untuk benar-benar bisa mendalami motif dan modusnya.

Hal ini murni tindak pidana umum. pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya sejak Selasa (4/2). 

"Menawarkan dan menjual blanko dokumen negara adalah kejahatan yang harus ditanggulangi bersama," katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah memerintahkan Tokopedia memblokir penawaran tersebut, dan telah dilakukan pada Rabu (5/12/2018). (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved