KPK Lelang 60 Barang Hasil Gratifikasi, Mulai Mesin Pembuat Kopi Hingga Topi Koboi

KPK pun mengimbau agar para pegawai negeri dan penyelanggara negara taat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

KPK Lelang 60 Barang Hasil Gratifikasi, Mulai Mesin Pembuat Kopi Hingga Topi Koboi
TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTAMA
Wakil Ketua KPK Alexandre Marwata (kiri) dan Wamenkeu Mardiasmo melihat keris yang dilelang sebagai barang gratifikasi oleh KPK dan Kemenkeu, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018). 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang 60 barang hasil gratifikasi. Lelang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.

"Setelah melewati proses penetapan menjadi milik negara oleh KPK, selanjutnya 60 barang gratifikasi dilelang oleh KPKNL Jakarta III," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

"Lelang dilakukan melalui Aplikasi Lelang Internet (e-Auction), dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) Kementerian Keuangan di website https://www.lelang.go.id," jelas Febri Diansyah.

KNKT Jawab Lion Air: Status Layak Terbang Berakhir Bila Saat Mengudara Pesawat Alami Gangguan

Febri Diansyah membeberkan, 60 barang lelangan tersebut antara lain lukisan, mesin pembuat kopi, voucer belanja, topi koboi, jam tangan, iPad, sajadah, tas, hingga sepatu.

"Informasi lebih lanjut tentang barang gratifikasi tersebut dapat melihat di website KPK
https://www.kpk.go.id/id/pengadaan-barang-dan-jasa/daftar-pengumuman-lelang/690-pengumuman-lelang-gratifikasi-2018," paparnya.

Barang-barang tersebut, kata Febri Diansyah, sebelumnya diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang kemudian dilaporkan pada KPK dalam waktu sebelum 30 hari kerja, sesuai kewajiban menurut undang-undang.

Jalan Rusak di Kalimalang Bikin Macet, Dishub Kota Bekasi Terapkan Contraflow

"Setelah analisis dilakukan, maka KPK menetapkan barang-barang tersebut menjadi milik negara. Pelaporan gratifikasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap atutan hukum pemberantasan korupsi," papar Febri Diansyah.

KPK pun mengimbau agar para pegawai negeri dan penyelanggara negara taat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK, atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi di instansi masing-masing.

"Sekarang pelaporan gratifikasi juga dapat dilakukan lebih mudah melalui aplikasi Gratifikasi Online GOL di smartphone," ucap Febri Diansyah. (Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved