Pelaku Pembuangan 20 Karung Tempurung Kelapa Terjaring OTT Sampah

Dua orang pemuda masing-masing berinisial AR dan RB, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampah di Depo Sampah Muara Angke

Pelaku Pembuangan 20 Karung Tempurung Kelapa Terjaring OTT Sampah
istimewa
Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mendapati warga buang karung isi terumpung sampah di Muara Baru. 

Sedikitnya dua orang pemuda masing-masing berinisial AR dan RB, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampah di Depo Sampah Muara Angke di RW 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (29/11) sekira pukul 01.30 WIB. 

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Mudarisin, mengatakan ketika itu Satpel LH Kecamatan Penjaringan bersama Polisi mendapati mereka membuang sampah tidak sesuai aturan. 

“Mereka kedapatan membuang sampah berupa batok kelapa dengan menggunakan satu unit gerobak motor di depo tersebut. Barang bukti yang kita dapatkan berupa 20 karung tempurung kelapa. Mereka melanggar waktu membuang sampah di luar jadwal pembuangan,” ujarnya, Kamis (29/11).

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mendapati warga buang karung isi terumpung sampah di Muara Baru.
Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mendapati warga buang karung isi terumpung sampah di Muara Baru. (istimewa)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut, diketahui mereka hanya diperintahkan oleh seorang warga berinisial K.

Belakangan diketahui K memiliki usaha jual beli kelapa di RW 02 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. 

“Kami mendapati informasi dari keduanya bahwa K ini diketahui memiliki usaha jual beli kelapa dan sampah yang dibuang merupakan sisa hasil usaha,” ungkapnya. 

Perbuatan mereka dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sehingga atas dasar itulah pihaknya akan mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap para pelanggar. 

Khusus K yang menyuruh perbuatan itu dan bertindak sebagai penanggung jawab, dikenakan sanksi adminsitratif paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 10 juta dengan ketentuan wajib memproses izin usaha pengelolaan.

“K dijerat dengan Pasal 131 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Yang bersangkutan dikenakan sanksi denda wajib sebesar Rp 5 juta dan harus mengurus perizinannya serta tidak boleh mengulanginya,” ucapnya. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved