APBD DKI Mencapai Rp 89,08 Triliun

Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun Anggaran 2019 sebesar 89,08 triliun rupiah

APBD DKI Mencapai Rp 89,08 Triliun
Istimewa
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela peringatan Hari Pahlawan di Monas, Sabtu (10/11/2018). 

Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun Anggaran 2019 sebesar 89,08 triliun rupiah (delapan puluh sembilan koma delapan triliun).

Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,00 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar 83,26 triliun rupiah.

Sementara Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 direncanakan sebesar 74,77 triliun rupiah.

Rencana Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 51,12 triliun rupiah; Dana Perimbangan sebesar 21,30 triliun rupiah; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,34 triliun rupiah.

Sedangkan, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar 80,90 triliun rupiah atau meningkat 12,36 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar 71,99 triliun rupiah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Langsung sendiri akan difokuskan pada program kerja prioritas, antara lain KJP Plus, KJS Plus, penyediaan pangan terjangkau, pembangunan rumah dengan skema DP nol rupiah, integrasi moda transportasi umum, dan pengembangan tata kelola sampah (ITF).

Penetapan APBD tersebut dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sekaligus penyerahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (28/11).

Keempat Raperda yang disampaikan Anies adalah Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Kemudian Raperda tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Selain penyampaian atas empat Raperda oleh gubernur, dalam Rapat Paripurna ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).

Halaman
12
Penulis: Lilis Setyaningsih
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved