Punya 42 Ribu Peraturan, Indonesia Alami Obesitas Regulasi

INDONESIA punya 42 ribu regulasi atau peraturan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Punya 42 Ribu Peraturan, Indonesia Alami Obesitas Regulasi
Setkab
Pramono Anung bereaksi setelah namanya disebut Setya Novanto telah menerima aliran 500.000 US Dollar (USD) dalam korupsi e-KTP. 

INDONESIA punya 42 ribu regulasi atau peraturan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kondisi ini membuat Indonesia mengalami obesitas regulasi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Puluhan ribu regulasi itu merupakan gabungan dari undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Wali Kota, dan Peraturan Bupati.

"Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami obesitas regulasi. Ini menjadi problem sangat serius bagi bangsa," ujarnya di acara Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-Undangan yang Efektif dan Efisien di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Orangtua Rela Antre Berjam-jam demi Bikin Kartu Identitas Anak

Dia menjelaskan, banyaknya regulasi itu memicu rendahnya produktivitas anak bangsa dan pembangunan nasional. Selain itu, obesitas regulasi menjadikan peringkat Indonesia terendah dalam pelbagai penilaian di dunia internasional.

Dia mencontohkan, indeks kualitas peraturan atau regulatory quality index yang dikeluarkan Bank Dunia pada 2016, menempatkan Indonesia di urutan ke 93 dari 193 negara. Peringkat ini lebih rendah dibandingkan beberapa negara di kawasan ASEAN lainnya.

Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengatakan, obesitas regulasi menghambat perekonomian.

Tahun Depan Kantor Baru Kelurahan Jembatan Besi Dibangun, Harga Lahannya Rp 19,7 Juta per Meter

Setidaknya, ada empat hal yang menyandera regulasi di Tanah Air. Pertama, kualitas regulasi rendah. Kedua, jumlah regulasi terlalu banyak. Ketiga, kurangnya pemahaman pembuat regulasi. Keempat, tanpa ada otoritas tunggal.

"Kami rasakan kenapa regulasi banyak, karena tanpa otoritas tadi," jelasnya. (*)

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved