PKS Janji Hapus Pajak Motor, Fraksi Nasdem DKI: Ngawur! Kenapa Enggak PBB Sekalian?

FRAKSI Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus tak yakin dengan janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan menghapus pajak kendaraan roda dua (sepeda motor).

"Ngawur, asal ngomong, enggak boleh!" ujar Bestari Barus saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2018).

Ia yakin hal tersebut tidak bisa direalisasikan. Bahkan Bestari Barus sempat menyindir untuk sekalian menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

• Jika Pembangunan Rumah Pompa Waduk Bojong Tak Rampung Tahun Ini, Kontraktor Bakal Diblacklist

"Nanggung kenapa cuma pajak motor? Kenapa enggak pajak PBB sekalian? Kalau mau popularitas, kalkulatornya jelek itu, beli kalkulator baru itu PKS," ucap Bestari Barus.

Ia pun menjelaskan bahwa daerah sangat bergantung pada pajak kendaraan sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Daerah itu sangat bergantung pada pajak, karena subsidi dari pusat itu sangat terbatas. Jadi kalau hanya untuk menang kampanye dan membuat program yang akan ditolak oleh daerah, itu namanya ngawur," papar Bestari Barus.

• Mytha Lestari Sudah Pikirkan Pernikahan Anaknya Saat Baru Berumur Tujuh Hari

Ia pun tak setuju dengan PKS yang mengatakan program penghapusan pajak motor adalah pro rakyat kurang mampu.

"Sekarang satu motor aja harganya Rp 20 juta, yang punya motor orang miskin? Jangan mempolitisasi kemiskinan rakyat dengan program-program yang bohong," tegas Bestari Barus.

Ia menyarankan agar PKS memberi program yang lebih jelas dan bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan mengembangkan pedesaan.

• Sandiaga Uno: Indonesia Punya Kekuatan Berdiri di Kaki Sendiri dan Tidak Tergantung Produksi Asing

"Buatlah program baik kalau mau menang, bagaimana kemudian membuat pedesaan. Seperti yang sudah diberi permodalan, itu ditambahakan," tutur Bestari Barus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf menjanjikan penghapusan pajak motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup, bila menang Pemilu 2019.

Pajak motor yang dimaksud yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil. (*)