Pemkot Depok Ngotot Pertahankan Pasar Kemiri Muka Jadi Aset Negara, Ini Alasannya

Pemerintah Kota Depok tetap melakukan upaya untuk mempertahankan Pasar Kemiri Muka menjadi aset negara atau milik Pemkot Depok.

Pemkot Depok Ngotot Pertahankan Pasar Kemiri Muka Jadi Aset Negara, Ini Alasannya
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pedagang Pasar Kemiri Muka berunjuk rasa di depan Kantor Wali kota Depok untuk mempertanyakan kejelasan status mereka, Selasa (27/11/2018). 

"Kami juga ingatkan bahwa pada amar putusan dalam pokok perkara angka 8 menyebutkan bahwa apabila Pemkot Depok atau Wali Kota Depok lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut, mereka berkewajiban untuk membayar uang paksa atau dwangsom Rp 5 juta perhari sejak tanggal Putusan Kasasi 9 Februari 2012," katanya.

Ini artinya sampai dengan tanggal surat peringatan dilayangkan yakni 14 November 2018, terhitung ada 2.450 hari yang harus dibayar uang paksa atau dwangsom nya oleh Pemkot Depok ke PT Petamburan Jaya Raya.

"Jadi totalnya sampai 14 November lalu adalah 2.450 dikali Rp 5 Juta, yakni sekitat Rp 12,2 Miliar atau tepatnya Rp 12.250.000.000," kata Meitha.

Karenanya semakin lama lahan Pasar Kemiri Muka diserahkan, maka semakin besar beban dan hutang Pemkot Depok yang harus dibayar.

"Dengan demikian akan semakin membebankan Pemkot Depok atau Wali Kota Depok, karena semakin hari semakin membesar," kata dia.

Karenanya Meitha meminta Pemkot Depok dalam hal ini Wali Kota Depok, sebagai lembaga pemerintah yang kalah dalam perkara, seharusnya tunduk pada asas-asas pemerintahan yang baik, dengan mentaati hukum.

"Bukan malah mengabaikan apa yang di Putuskan Pengadilan. Sebab tindakan Pemkot Depok atau Wali Kota Depok ini dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan juga Contempt of Court yaitu penghinaan terhadap Lembaga Peradilan," kata dia. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved