Pemkot Depok Ngotot Pertahankan Pasar Kemiri Muka Jadi Aset Negara, Ini Alasannya

Pemerintah Kota Depok tetap melakukan upaya untuk mempertahankan Pasar Kemiri Muka menjadi aset negara atau milik Pemkot Depok.

Pemkot Depok Ngotot Pertahankan Pasar Kemiri Muka Jadi Aset Negara, Ini Alasannya
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pedagang Pasar Kemiri Muka berunjuk rasa di depan Kantor Wali kota Depok untuk mempertanyakan kejelasan status mereka, Selasa (27/11/2018). 

"Jika tidak maka kami akan menempuh upaya perlindungan hukum untuk klien kami, kepada Presiden Republik Indonesia serta lembaga pelaksana lainnya," kata Meitha.

Surat peringatan kata dia dilayangkan setelah Pengadilan Negeri (PN) Depok menolak gugatan perlawanan atau derden verzet yang diajukan pedagang Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok, dalam sidang putusan di PN Depok, Senin (12/11/2018).

Selain itu kata Meitha, rencana eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka pada 19 April lalu oleh PN Depok, gagal dan diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan juga karena andil Pemkot Depok.

"Kami menilai Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok Mohammad Idris, selaku bagian dari penyelenggara Negara Republik Indonesia, seharusnya tunduk untuk melaksanakan putusan sebagai penghormatan terhadap hukum. Namun justru bergabung dengan pihak lain untuk sama-sama menolak dilakukannya eksekusi dengan cara membiarkan pihak-pihak lain melakukan aksi demo dan bahkan melakukan perlawanan atau keberatan terhadap eksekusi," katanya.

Padahal putusan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA tanggal 12 Februari 2012 atau berdasarkan Putusan PK tanggal 4 April 2014.

Bahkan putusan dalam pokok Perkara angka 6 menyebutkan menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk segera menyerahkan secara fisik serta mengosongkan.

"Termasuk dalam hal ini adalah Pemkot Depok Cq Wali Kota Depok sebagai salah satu tergugat atau tergugat II," kata dia.

Karenanya kata Meitha pihaknya menilai Pemkot Depok mengulur waktu untuk menjalankan putusan.

"Menurut hemat kami, apa yang yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Depok atau Wali Kota Depok hanya mengada-ada dan mengulur-ulur waktu agar pelaksanaan eksekusi ditunda dan atau berharap gagal, padahal aturan hukum sudah jelas dan tegas mengaturnya. Dimana pasal 195 HIR menjelaskan tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut," katanya.

Karenanya kata Meitha pihaknya sudah mengajukan rencana eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka ke PN Depok dan berharap Pemkot Depok mendukungnya.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved