Pilpres 2019

PDI Perjuangan Ancam Ambil Langkah Hukum soal Hoaks yang Dikaitkan Capres Jokowi

PDI Perjuangan mengancam akan mengambil langkah hukum terkait hoaks yang dikaitkan dengan capres Joko Widodo, misalnya hoaks keterkaitan dengan PKI.

PDI Perjuangan Ancam Ambil Langkah Hukum soal Hoaks yang Dikaitkan Capres Jokowi
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, memberikan keterangan kepada pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (8/10/2018). (ANTARA/Foto: Riza Harahap) 

PDI Perjuangan mengancam akan mengambil langkah hukum terkait berita palsu atau hoaks yang dikaitkan dengan calon presiden Joko Widodo, misalnya hoaks keterkaitan dengan PKI.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua di Pangandaran, Minggu (25/11/2018), mengatakan hal tersebut dilakukan untuk pendidikan politik.

Menurut dia, hoaks ditiupkan pihak tidak bertanggung jawab menjelang Pemilu. 

"Tentu bagi mereka yang menyebarkan hoaks dan fitnah, bukti-bukti ada, kemudian kami laporkan ke polisi," ujar dia.

Jalur hukum, dia katakan, jalan yang paling bermartabat dan berkeadilan untuk memberi efek jera pada penyebar hoaks.

Terkait pernyataan Jokowi "menabok" penyebar hoaks, dijelaskan Hasto hal tersebut berkaitan dengan mengambil langkah hukum.

"Pernyataan Pak Jokowi untuk 'menabok' tentu saja dengan jalan hukum. Itu tidak bisa dipandang remeh, itu adalah racun bagi demokrasi. Itu adalah hoaks dan fitnah," ucap Hasto.

Kata-kata keras dari Jokowi disebut upaya untuk mengingatkan berbagai pihak bahwa pemilu merupakan tanggung jawab bersama karena pemilu mencerminkan peningkatan peradaban.

Ia menegaskan kata-kata keras yang dilontarkan Jokowi bukan merupakan kampanye negatif, melainkan untuk saling mengingatkan agar tidak mengorbankan pemilu dengan mengumbar kebencian.

"Pemilu jadi sarana demokrasi rakyat untuk mencari pemimpinnya. Itu yang diingatkan Pak Jokowi dengan kata-kata yang keras. Mumpung kita masih punya waktu beberapa bulan ke depan," ujar dia.

Siapkan tiga saksi

PDI Perjuangan menyiapkan setidaknya tiga saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2019 karena diperkirakan pemungutan hingga penghitungan suara berlangsung hingga dini hari.

"Satu TPS siapkan tiga saksi karena pemilu sekarang berbeda dengan 2014. Ada lima surat suara. Dimulai jam tujuh pagi selesai jam satu pagi. Penghitungan lama," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, dalam rapat konsolidasi dengan kader di Pangandaran, sebagai rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua, Minggu (25/11/2018).

Ia menuturkan apabila saksi hanya satu orang, tidak akan maksimal dalam mengikuti penghitungan suara hingga akhir untuk mencegah kecurangan.

PDI Perjuangan, menurut dia, sudah membangun Badan Saksi Pemilu Nasional yang memiliki jejaring dari tingkat pengurus anak cabang dan ranting. Perekrutannya salah satunya mensyaratkan saksi mencoblos di TPS yang akan diawasinya.

Saksi dari PDI Perjuangan bukan ad hoc, melainkan dilatih terus menerus. Jika dinilai tidak berani pun akan diganti saksi baru yang lebih berani.

"Saya suka saksi PDIP yang bawel, cerewet, bukan saat penghitungan malah tidur. Harus berani. Saksi kami taruh (orang) yang berani, loyal, ikhlas dan disiplin," ucap Djarot.

Untuk dana saksi, akan ditanggung gotong royong dari caleg yang diformulasikan sebesar 50 persen ditanggung oleh caleg kabupaten/kota, 30 persen ditanggung caleg provinsi dan 20 persen ditanggung oleh caleg DPR RI.

Djarot menuturkan biaya saksi bervariasi antarwilayah dan tidak dapat disamakan, misalnya wilayah yang mudah dijangkau di perkotaan dengan wilayah di pedesaan yang sulit dijangkau.

"Untuk biaya itu biasanya kami serahkan kepada masing-masing DPC karena tantangan masing-masing wilayah berbeda," tutur Djarot.

Akui beri perhatian khusus

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui memberi perhatian khusus pada Jawa Barat karena pemilihnya paling banyak di Indonesia.

"Ya kalau Jabar kita tahu jumlah pemilihnya paling banyak, kami turun ke bawah ini bagian dari upaya pemenangan," ucap Hasto kepada wartawan di sela Safari Kebangsaan tahap kedua di Garut, Sabtu.

Hasto yang memimpin Safari Kebangsaan tahap kedua itu menuturkan turun langsung memberikan semangat kepada kader partai di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tb Hasanuddin mengatakan hasil survei cukup menggembirakan.

"Misalnya kita Sukabumi yang kalah seumur-umur, hasil survei sudah cukup bagus memang, tetapi tentu survei tidak selalu menjadi acuan, hanya sebagai referensi saja," ucap dia.

Ia yakin dalam survei selanjutnya pada Januari terdapat peningkatan, apalagi saat ini tenaga bertambah dan bendera mulai dipasang.

"Ada Pak Djarot turun ke lapangan yang akan diikuti ke wilayah selatan, kalau wilayah pantura dan daerah-daerah tengah alhamdulillah sudah, Pangandaran itu sudah 70 persen," tutur Hasanuddin.

Ia menyebut tantangan yang ditemui antara lain isu agama, isu PKI serta isu kafir. Dalam menghadapi tantangan itu, pihaknya akan terus menyampaikan hal-hal yang dikerjakan Jokowi.

"Seperti arahan Pak Sekjen, kami diminta untuk menjelaskan kepada publik bahwa Pak Jokowi baik di Indonesia mau pun Jawa Barat sudah melakukan upaya yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Hasanuddin. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved