Usung Gaya Milenial Bukan Jaminan Capres Cawapres Bisa Terpilih

Jumlah pemilih millenial yang mencapai 80 juta orang menjadi sasaran utama bagi kedua kubu pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.

Bukan saja karena jumlahnya yang saat ini mayoritas tapi juga dianggap sebagai pemilih yang paling rasional dalam menentukan pilihan.

Kedua kubu pasangan capres-cawapres yang akan berlaga pada Pilpres 2019 mendatang harus mendahulukan gagasan yang bisa diterima oleh kaum milenial ketimbang meniru gaya yang menyerupai Milineal.

Pandangan ini disampaikan oleh Karyono Wibowo selaku Pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI) dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Arah Politik Kaum Millenial di 2019 : Antara Peluang dan Tantangan', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

"Sepanjang pengamatan saya terhadap situasi dan kondisi menjelang kontestasi Pilpres 2019, banyak orang mendadak milenial. Generasi milenial bukan generasi yang pasif, maka ketika ada kandidat yang hanya menyamai style milenial belum tentu itu menjadi hal yang dipilih. Yang lebih berpengaruh untuk dipilih milenial adalah bagaimana kandidat menjawab kebutuhan milineal," ujar Karyono Wibowo .

Ketua Hubungan Internasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), M Abdullah Syukri mengatakan Generasi Milenial memiliki kecenderungan pada empat hal.

Kecenderungan itu antara lain sikap kritis, suka tantangan, bersikap komunikatif serta suka bergaul dalam sebuah komunitas.

"Kalau kedua pasangan calon bisa mendekati kecenderungan sikap mereka, tentunya itu merupakan potensi bagi
oposisi untuk meraup suara dan merupakan sebuah tantangan buat petahana," tutur M Abdullah Syukri.

Nurdin selaku Komisioner KPU DKI Jakarta menyampaikan bahwa kaum milenial harus juga berperan aktif dalam hal mensukseskan pemilu dengan menjadi bagian dari penyelenggara

"Jadi, bukan hanya menjadi penonton tapi partipasi aktif sangat dibutuhkan. Dalam hal penyelenggara pemilu mulai dari KPU sampai Bawaslu sampai turun ke bawah," kata Nurdin.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh anggota Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin Thomme.

Ia juga berharap kaum milenial bisa aktif dalam pengawasan pemilu untuk mencegah pelanggaran pemilu.

"Penyelenggara pemilu khususnya kami di Bawaslu terkait dengan milenial artinya memang ini penting untuk kita libatkan. Dalam pengawasan kami punya namanya pengawas partisipatif yang melibatkan milenial melalui berbagai kegiatan," ucap Burhanuddin.

Sementara itu Daud Gerung sebagai Ketua PKC PMII DKI Jakarta, menyesalkan partai politik yang hingga saat ini masih menjadikan milenial hanya vote getter dan tidak melakukan pendidikan politik yang baik.

Oleh sebab itu, ia berharap di sisa waktu yang ada proses pendidikan politik kebangsaan juga harus terus digaungkan oleh kontestan pemilu.

"Seluruh kontestan jangan hanya vote Getter pada pemilih milenial tapi juga harus mendorong pendidikan politik kebangsaan khususnya dalam menjaga persatuan," ujar Daud Gerung.