Breaking News:

Akses Jalan Ditutup, Warga Kayu Putih Desak Gubernur Anies Baswedan Cabut SK Nomor 1323

Akses Jalan Ditutup, Warga Kayu Putih Desak Gubernur Anies Baswedan Cabut SK Nomor 1323.Simak yuk duduk kasusnya

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO
Penutupan akses jalan warga Kampung Baru, Kayu Putih, Jakarta Timur memang sudah dirasakan sejak tahun lalu. Mereka kini tak memiliki akses jalan yang telah tertutup tembok setinggi 2,5 meter. 

PENUTUPAN akses jalan warga Kampung Baru, Kayu Putih, Jakarta Timur memang sudah dirasakan sejak tahun lalu. Mereka kini tak memiliki akses jalan yang telah tertutup tembok setinggi 2,5 meter.

Bahkan sejak kasus tersebut bergulir ke pengadilan bahkan saat ini masuk ke memori kasasi. Hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Hingga akhirnya beberapa waktu lalu, sejumlah warga berdemo di Balai Kota, meminta dicabutnya keputusan gubernur Nomor 1323 Tahun 2017 yang diterbitkan di era Gubernur Djarot Syaiful Hidayat.

Irdhana, salah satu warga halaman rumahnya yang kini tertutup tembok mengatakan bahwa kasus tersebut telah bergulir ke tingkat Pengadilan Tata Usaha.

"Kita itu minta majelis hakim dapat memberikan keputusan untuk menangkan warga. Karena secara subtansi ini sudah cacat hukum, karena hal itu sudah dituangkan di amar putusan ditingakat pengadilan PTUN pertama secara yuridis, memang NTB secara prosedur benar. Tapi secara subtansi ini sudah cacat hukum," kata Irdhana, Jumat (23/11/2018).

Cacat hukum yang dimaksud oleh Irdhana, lantaran saat itu pihak NTB selaku pemilik lahan yang menerima tanah pemprov, tidak secara benar mensosialisasikan ke warga. Bahkan warga sendiri tidak mensetujui jika jalan ini di tutup.

Namun, adanya okunum-oknum yang bermain untuk melancarkan proyek ini justru keluar berita acara yang menyatakan bahwa warga setuju akan penutupan jalan tersebut.

"Jadi ada penandatangan secara sepihak dalam berita acara tersebut waktu dibuat. Tanpa adanya warga yang mensetujui. Jadi dengan dasar berita acara tersebut seolah-olah warga setuju," ujarnya.

Dikatakan Irdhana, sesuai undang-undang jika pemprov DKI ingin melepas aset jalan maka pemilik harus sudah memengang sertifikat. Namun yang disesalkan, bahwa sertifikat tersebut belum ada, tapi pembangunan sudah dilakukan.

"Nah permasalahannya tanah ini belum dalam sertifikat. Jadi istilahnya ini tanah masih bodong. Lantas payung hukum pada penjualan pengalihan aset pemda ke swasta hanya sekedar SK 1323 Tahun 2017 yang diterbitkan di era Gubernur Djarot Syaiful Hidayat. Untuk itu kita minta SK itu di cabut, karena itu dijadikan payung hukum oleh TNB," katanya. 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved