Upah Minimun Kota Bekasi Masih Ungguli Kabupaten Bekasi

Upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Kota dan Kabupaten Bekasi telah ditetapkan.

Upah Minimun Kota Bekasi Masih Ungguli Kabupaten Bekasi
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ilustrasi buruh berunjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Upah Kerja Layak Sedunia. 

Namun di sisi lain, buruh masih menilai kenaikan upah itu kurang.

Penetapan UMK tersebut dilakukan sejak dua pekan lalu setelah menempuh jalur voting di rapat yang dihadiri Dewan Pengupahan Tingkat Kabupaten.

"Sebenarnya kami yang pertama menetapkan UMK. Setelah ditetapkan, (hasilnya) langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, UMK 2019 sebesar Rp 4,1 juta melalui mekanisme voting dari dewan pengupahan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edy Rochyadi.

Dia mengatakan, jalur voting terpaksa dilakukan karena adanya ketidaksepakatan dari nilai yang ditetapkan antara kaum buruh dengan pengusaha.

Pengusaha menilai upah yang dipaparkan terlalu tinggi, namun buruh menilai terlalu rendah.

Penetapan UMK 2019 di Kabupaten Bekasi, kata Edy, mengikuti penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan UMK dihitung dengan memertimbangkan tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Seperti halnya daerah lain, kenaikan UMK di Kabupaten Bekasi sebesar 8,03 persen berdasarkan data Badan Statistik Nasional yang menunjukkan inflasi tahun ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen.

"Nilai kenaikannya sebesar 8,03 persen sama dengan daerah lain di seluruh Indonesia," katanya.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Amir Mahfuds mengatakan, kenaikan UMK tidak sesuai dengan permohonan buruh.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved