Sachrudin: Pungli Harus Dihilangkan di Tubuh Pemerintahan Kota Tangerang

Pemberantasan pungli itu sangat diperlukan karena berkaitan dengan pungutan liar yang tidak resmi.

Sachrudin: Pungli Harus Dihilangkan di Tubuh Pemerintahan Kota Tangerang
Warta Kota/Andika Panduwinata
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin saat membuka sosialisasi Saber Pungli,di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (22/11/2018). 

WARTA KOTA, TANGERANG --- Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin membuka kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Kamis (22/11/2018).

Acara tersebut berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Sachrudin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang berupaya menciptakan pemerintah yang bersih untuk menghindari pungutan liar khususnya. 

"Pemberantasan pungli itu sangat diperlukan karena hal apapun yang berkaitan dengan pungutan liar yang tidak resmi harus dihilangkan," ucapnya.

Baca: Sachrudin Sampaikan Sederet Proyek Nasional Mulai Tol Bandara hingga PLTSA

Sachrudin juga mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelamatkan pegawai supaya kerja aman dan nyaman.

"Makanya kita memerlukan sosialisasi ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelamatkan kita supaya kita kerja dengan aman dan nyaman," ujarnya.

 Sejak 2017, pemerintah telah memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara Tegas, Terpadu, Efektif, dan Efisien.

"Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat membuka wawasan kita, paling tidak mengingatkan kita untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional," katanya.

Baca: Sachrudin: Perlu Adanya Pembinaan SDM Guna Penguatan Ketahanan Iklim di Daerah Perkotaan

Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar ini diikuti oleh 30 Pejabat Esselon II, 146 Pejabat Esselon III dan 34 Pejabat Fungsional.  Sedangkan narasumber berasal dari kepolisan dan kejaksaan.

Sosialisasi akan terus dilaksanakan dengan peserta berasal dari aparat wilayah, kepala sekolah, kepala UPT yang berhubungan langsung dengan layanan publik. 

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved