KSPSI Minta Pemerintah Wajibkan Pelaku Industri Siapkan Lahan Rusunawa Pekerja

KSPSI meminta pemerintah agar membuat aturan baru tentang penyedian lahan untuk pembangunan rumah susu

KSPSI Minta Pemerintah Wajibkan Pelaku Industri Siapkan Lahan Rusunawa Pekerja
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Rusunawa Tambora, Jakarta Barat. (Foto ilustrasi) 

Untuk itu, diperlukan hunian yang laik dengan harga murah untuk masyarakat terutama buruh.

"Di daerah lain seperti Jawa Tengah, pemerintah pusat telah melakukan pembangunan rusun. Kami berharap Kabupaten Bekasi juga dapat," ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya dalam penyediaan lahan dengan memanfaatkan fasos dan fasum kawasan Lippo Cikarang seluas 16 hektar.

Hingga kini, lahan itu belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Dengan lahan seluas itu setidaknya bisa dibangun minimal empat tower rumah susun berikut fasilitasnya seperti yang ada di DKI Jakarta.

Rusunawa tersebut diyakini bakal diminati oleh kaum buruh, karena harga sewa yang dipatok sangat murah dari Rp 200.000-Rp 250.000 per bulan.

Harga yang ditawarkan juga lebih murah dibanding rumah kontrakan petakan yang disewa buruh selama ini berkisar Rp 500.000-Rp 700.000 per bulan. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved