Jokowi Persilakan 54 Bidang Usaha Dimiliki Asing, HIPPI Bilang Begini

kebijakan pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi ( DNI )

Jokowi Persilakan 54 Bidang Usaha Dimiliki Asing, HIPPI Bilang Begini
kontan.co.id
Industri rokok kretek 

Paket Kebijakan ekonomi 16 yang dikeluarkan Presiden Jokowi dinilai mengkawatirkan bagi kelangsungan pelaku Usaha Kecil dan mikro (UKM) di Indonesia.

Pasalnya, kebijakan pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi ( DNI ) yang artinya 54 sektor usaha tersebut terbuka untuk permodal asing dan kepemilikannya bisa 100 persen.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulisnya mengatakan, 54 usaha tersebut merupakan bidang usaha yang banyak di geluti pelaku UKM yang seharusnya dilindungi,diproteksi dan diberdayakan oleh pemerintah.

"Jika ini benar benar diberlakukan menjadi ancaman serius bagi pelaku UKM,dan suatu saat UKM kita bukan lagi menjadi pemain akan tetapi menjadi penonton di negeri sendiri. Sebelum ini diberlakukan secara maksimal hendaknya pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut sebelum semuanya terlambat," ujarnya.

Sarman menilai seharusnya pemerintah lebih cermat dan teliti menginvetarisir bidang usaha apa saja yang pantas diberikan kepada pemodal asing yang berskala UKM.

"Atau menyusun kriterianya dengan mempertimbangkan apakah pelaku UKM di Indonesia sudah banyak yang bergerak disektor usaha tersebut dan berpotensi untuk dikembangkan. Jangan terkesan nantinya UKM kita di adu dengan UKM investor asing tentu UKM kita akan kalah karena mereka pasti memiliki modal yang lebih kuat, SDM yang lebih mumpuni, penguasaan teknologi yang lebih canggih dan jaringan pemasaran yang lebih luas," tuturnya.

Ia mengatakan, beberapa sektor usaha seperti perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, warung internet, industri kayu, industri rokok, jasa survey, angkutan pariwisata, jasa akses internet, pelayanan pest control dan fumigasi, dan industri alat kesehatan sudah banyak dijalankan oleh UKM Indonesia.

"Jika ini dibuka 100 persen untuk investor asing pelan pelan akan mematikan pelaku UKM kita. Kita apresiasi upaya dan respon pemerintah mengeluarkan Paket kebijakan 16 mengantisipasi kondisi ekonomi global yang tidak menentu sehingga perlu mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kepercayaan investor baik untuk jangka menengah dan panjang," ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya, jangan sampai tidak melindungi pelaku usaha Indonesia apalagi UKM yang seharusnya menjadi tugas pemerintah melindungi,memproteksi,membina,mengembangkan dan memberdayakan.

"Sehingga pelaku UKM menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan menjadi tiang kekuatan ekonomi nasional yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi," tutur Sarman lagi.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved