Mantan Dirjen Otda Usul Pemerintah Bikin Aturan Kepala Daerah Dilarang Mundur

BUPATI Indramayu Anna Sophana mundur dari jabatannya karena ingin fokus mengurus keluarga.

Mantan Dirjen Otda Usul Pemerintah Bikin Aturan Kepala Daerah Dilarang Mundur
TRIBUNNEWS/RINA AYU
Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018). 

BUPATI Indramayu Anna Sophana mundur dari jabatannya karena ingin fokus mengurus keluarga.

Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari Pengamat Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan, yang ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

Ia mengatakan, berkaca pada kasus Anna Sophana, pemerintah memungkinkan untuk merevisi undang-undang, yang berisi larangan kepala daerah mundur dalam jangka waktu tertentu.

Baca: Hari Ini SIM dan Samsat Keliling di Jakarta dan Sekitarnya Mangkal di Sini

"Mungkin nanti ke depan kalau direvisi UU mungkin juga: bagi kepala daerah yang sudah terpilih, dilarang untuk mundur dari jabatan dalam jangka waktu tertentu. katakanlah begitu ya," kata mantan Dirjen Otda itu.

"Kalau sekarang kan baru setahunan, ya okelah kalau dia (Anna) mundur karena kena masalah kesehatan atau lainnya, itu dikabulkan," sambungnya.

Ia menilai, alasan ingin fokus kepada keluarga yang sampaikan Anna kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, bukan merupakan alasan kuat, karena merupakan konsekuensi menjadi politikus.

Baca: Bandingkan dengan Kompetisi Dangdut, Mardani Ali Sera Ingin Durasi Debat Capres Lebih dari Dua Jam

"Tapi kalau cuma alasan keluarga, karena ibunya meninggal, bapaknya sakit, itu semua politisi memang kerjanya seperti itu. Dia dapat harga sebagai politisi yang baik itu dari rakyat," papar Djohermansyah Djohan.

Lebih lanjut ia menuturkan, Mendagri juga berhak menolak pengunduran tersebut, meski dalam undang-undang telah diatur dan diperbolehkan.

"Itu haknya dia pribadi ya, bunyi dalam UU. Nah kalau gitu, negara juga sebetulnya punya hak untuk menyatakan bahwa negara menolak pengunduran diri Anda, karena Anda telah memakai biaya negara sekian banyaknya, puluhan miliar untuk pilkada," paparnya. (Rina Ayu)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved