Izin Frekuensi Bolt Terancam Dicabut, Ini Isi Gugatan First Media kepada Kemkominfo

PT First Media Tbk (KBLV) menggugat Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta.

Izin Frekuensi Bolt Terancam Dicabut, Ini Isi Gugatan First Media kepada Kemkominfo
Kontan/Cheppy A Muchlis
ILUSTRASI First Media 

PT First Media Tbk (KBLV) menggugat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo ) ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, First Media diwakili Harianda Noerlan sebagai pihak penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Ditjen SDPPI ini dengan nomor perkara 266/G/2018/PTUN.JKT.

Dalam gugatan tersebut, First Media meminta penundaan pelaksanaan pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November 2018.

Baca: Izin Frekuensi Bolt Terancam Dicabut, Layanan Bisa Terganggu

Baca: First Media Ajukan Gugatan, Menkominfo Rudiantara: Tak Pengaruhi Tenggat 17 November

Selain itu, First Media juga meminta penundaan segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan Kominfo dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

"Menunda pengenaan sanksi dalam bentuk apa pun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) kepada PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT," demikian bunyi gugatan First Media seperti dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Dalam pokok perkara, First Media juga mengajukan pembatalan dua surat yang dirilis SDPPI, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan IPFR.

Seperti diberitakan sebelumnya, izin frekuensi di spektrum 2,3 GHz yang digunakan Bolt untuk menggelar 4G LTE besutannya terancam dicabut oleh pemerintah, menyusul belum dibayarnya tunggakan pembayaran BHP .

Baca: Izin Frekuensi Bolt Terancam Dicabut, Layanan Internet Kabel First Media Jalan Terus

Sidang Pertama

Sidang pertama pemeriksaan gugatan First Media kepada Kominfo telah berlangsung pada Selasa (13/11/2018). Adapun sidang pertama yang berlangsung kemarin baru berupa pemeriksaan surat kuasa dan beberapa perbaikan Gugatan Penggugat.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved