Demokrat Bebaskan Kadernya di Pilpres 2019, Begini Komentar Kubu Prabowo dan Jokowi

PARTAI Demokrat merupakan salah satu partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, meski mengusung Prabowo-Sandiaga, Demokrat membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan capres dan cawapres saat pemungutan suara.

Hal ini dipertegas melalui pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Ibas mengakui, ada kader yang punya sikap berbeda dengan partai yaitu mendukung capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Khususnya kader-kader yang berada di daerah.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas dalam acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Beberapa kader Demokrat sudah ada yang secara terbuka mengungkapkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Nama-nama itu di antaranya Gubernur Papua, Lukas Enembe; mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, dan Deddy Mizwar.

Ibas mengatakan, Demokrat merupakan partai yang demokratis. Oleh karena itu, Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan.

"Sekarang kami tidak bisa memberikan punishment. Kami hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," kata dia.

Keyakinan Kubu Prabowo

Pernyataan Ibas tidak membuat kubu Prabowo-Sandiaga merasa resah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tetap yakin pada kesetiaan Demokrat mendukung Prabowo-Sandiaga.

Fadli menilai, wajar jika ada satu atau dua kader yang berbeda sikap dengan partainya. Oleh karena itu, dia memaklumi pernyataan Ibas.

"Suara arus mainstream tetap mendukung Pak Prabowo-Sandi. Tetapi kami juga bisa memahami ada satu dua case di bawah yang terkait dengan pimpinan daerah. Saya kira itu urusan internal," ujar Fadli di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (12/11/2018).

Menurut Fadli, fenomena selama ini menunjukkan pilihan masyarakat tidak selalu linier dengan apa yang disarankan partai.

Kata dia, banyak juga partai pendukung pemerintah yang sikapnya tidak diikuti oleh konstituennya. Dia yakin sikap Demokrat ini tidak mengganggu kekompakan koalisi.

"Saya kira ngga ada masalah, ngga akan terganggu karena statement itu. Saya kira maksudnya tetap mendukung, tapi mungkin kita ngga tahu ada satu dua orang atau orang tertentu (yang tidak mendukung), saya kira wajar saja," kata dia.