Sering Lampaui Tugas Gubernur, Massa GPII Tuntut Sekda DKI Angkat Kaki

PULUHAN mahasiswa dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta berdemo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah dengan tidak hormat.

Pasalnya Sekda dinilai terlalu memanfaatkan kekosongan posisi Wakil Gubernur untuk kepentingan pribadinya.

"Ya jadi aksinya dengan tuntutan copot Saefullah selaku Sekda DKI karena terlalu dominan menentukan jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan cenderung memanfaatkan kekosongan kursi Wagub untuk mencari celah keuntungan pribadi," ujar Ricky Rasody selaku Koordinator Lapangan di lokasi, Kamis (8/11/2018).

Bahkan ia disebut sudah melampaui tugas Gubernur seperti saat pengangkatan jabatan eselon 2 dan 3 sebelumnya tanpa lelang.

"Lelang sekarangpun dilakukan sepihak saat Gubernur keluar Negeri. Sekda telah melampaui tugas Gubernur kalau begitu," ungkap Ricky.

Ia juga mempertanyakan mengapa posisi yang saat ini dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) tidak masuk dalam lelang.

"Mengapa Dishub, Kesbangpol yang saat ini dijabat oleh Plt tidam masuk dalam lelang? Aroma kuat diduga Sekda Memonopoli lelang ini, diduga praktek KKN merebak dalam kegiatan lelang saat ini," ujar Ricky.

Berikut ini delapan tuntutan yang diminta masa aksi, yakni;

1. Mendesak Pak Gubernur Anies Bawaswedan agar Sekda saefullah diganti atau dicopot tidak terhormat.

2. Saefullah terlalu dominan dalam menentukan jabatan SKPD.

3. Saefullah memanfaatkan kekosongan kursi wakil gubernur (wagub) untuk mencari keuntungan pribadi.

4. Pejabat yang diisi banyak bukan orang yang tepat pada tempatnya dan tak sejalan dengan Gubernur Anies Baswedan.

5. Saefullah selaku sekda jangan dilibatkan dalam pergantian pejabat dalam waktu dekat ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan potensi terjadi KKN.

6. Mendesak untuk memutus mata rantai KKN di seluruh SKPD, khususnya dugaan monopoli jabatan oleh Sekda dan jaringannya pada pejabat SKPD semua tingkatan.

7. Meminta Pemprov DKI untuk meninjau ulang proses lelang jabatan dikarenakan tidak semua posisi lowongan pada SKPD dilelang.

8. Posisi Plt sangat rawan karena tak bisa mengambil keputusan strategis.

"Aksi kita untuk selamatkan dan kawal visi dan komitmen Gubernur yang dicintai rakyat menuju Maju Kotanya, Bahagia Warganya," ungkap Ricky. (M16)