Ratusan Pekerja Kena PHK, Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Unjuk Rasa

Sejak JICT dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja dijual kepada pihak asing, ratusan pekerja kontrak dipecat.

Ratusan Pekerja Kena PHK, Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Unjuk Rasa
Ratusan pekerja yang berasal dari Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) kembali menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) pada Kamis (8/11/2018). Mereka kecewa lantaran ratusan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (Foto: Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia) 

KECEWA lantaran ratusan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ratusan pekerja yang berasal dari Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) kembali menjadi menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) pada Kamis (8/11/2018).

Aksi tersebut diungkapkan Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofyan Hakim merupakan bentuk aspirasi para pekerja terhadap rekan mereka yang mengalami pemecatan massal.

Pasalnya, sejak JICT dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja dijual kepada pihak asing, ratusan pekerja kontrak dipecat.

Mereka yang seharusnya telah memenuhi syarat dan berhak diangkat sebagai karyawan justru harus kembali berstatus kontrak di bawah sistem outsourcing.

Padahal menurutnya, pengelolaan JICT dan TPK Koja yang senyatanya merupakan pelabuhan nasional harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi.

Pelabuhan katanya menghidupi hajat hidup rakyat Indonesia sekaligus meningkatkan potensi ekonomi nasional.

Ratusan pekerja yang berasal dari Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) kembali menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) pada Kamis (8/11/2018). Mereka kecewa lantaran ratusan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (Foto: Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia)
Ratusan pekerja yang berasal dari Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) kembali menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) pada Kamis (8/11/2018). Mereka kecewa lantaran ratusan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (Foto: Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia) ()

"Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi," ungkapnya dalam siaran tertulis pada Kamis (8/11/2018).

"Kenapa saat ini malah kembalikan? Pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia JICT dan TPK Koja malah kembali dijual ke asing untuk 20 tahun ke depan tanpa ada urgensi. Potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa hilang total," tambahnya.

Sementara, pembangunan pelabuhan baru NPCT-1 lanjutnya, tidak memikirkan keberlangsungan teknis pembangunan, sehingga dinyatakan gagal kontruksi.

Pinjaman asing senilai Rp 20,8 trilyun untuk pembangunan pelabuhan katanya tanpa kajian kelayakan yang menyebabkan dana pinjaman mangkrak hingga tiga tahun, sedangkan negara harus membayar bunga hutang tidak produktif tersebut.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved