Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi untuk Dahulukan Korban Bencana daripada Rencana DP 0 Rupiah

PROGRAM rumah DP 0 Persen yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri disoroti Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Lewat akun twitternya @fahrihamzah; pada Kamis (8/11/2018), Fahri menyinggung soal janji Jokowi yang akan memberikan rumah kepada korban bencana.

Pasalnya, para korban bencana gempa, seperti Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB), Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah hingga wilayah banjir bandang di Sumatera Barat kehilangan rumah tinggal saat ini.

"Setuju... Jangan lupakan yg belum punya rumah gegara bencana pak de @jokowi," tulis Fahri Hamzah.

Kicauan Fahri berawal dari surat terbuka yang dituliskan akun Bunda lewat akun @bundaraya0111 pada Rabu (6/11/2018).

Dalam surat singkat tersebut, Bunda meminta kepada Jokowi-sapaan Joko Widodo; untuk mendahulukan membangun perumahan kepada warga yang menjadi korban bencana alam.

Baca: Anies Baswedan Belum Pernah Berinteraksi dengan Kandidat Pengganti Sandiaga Uno

Pasalnya, para korban dinilainya sangat membutuhkan rumah ketimbang ASN, TNI maupun Polri saat ini.

"Bpk. Jokowi Yth.. Saran pak didahulukan dulu yg lebih penting.. utk warga Lombok, Palu, Mamuju & Donggola.. mereka lebih membutuhkan URGENT!!! masih terkatung-katung belum jelas hingga hari ini," tulis Bunda menautkan laporan berita soal program rumah DP 0 Persen untuk ASN dan TNI.

Dikutip dari Kompas.com, Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya.

Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut.

Baca: Rumah Murah Rp 148,5 Juta dengan DP 1 Persen Ada di Drive Home Expo 2018

Baca: Puluhan Warga Antre Daftar Rumah Dp 0 Rupiah, Ini Tipe Harga dan Cicilannya

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya.

Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.

"Program ini merupakan dorongan. Nanti ada berbagai insentif dari pemerintah. Agar semakin terjangkau dan prosesnya semakin cepat sehingga ASN, TNI dan Polri bisa segera memiliki rumah. Karena gajinya kan terbatas, kalau harga rumah komersil sulit terjangkau," lanjut Wimboh.