Breaking News:

Yusril Ihza Mahendra: HTI Bukan Ormas Terlarang

Bahkan, beberapa orang menyamakan HTI dengan PKI, yang bakal melakukan pemberontakan.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Yusril Ihza Mahendra saat diambil sumpahnya sebagai advokat di Pengadilan Tinggi DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). 

PIHAK Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengaku cukup sabar menghadapi segala macam tudingan, fitnah, hingga hujatan yang menyebut mereka ormas terlarang.

Bahkan, beberapa orang menyamakan HTI dengan PKI, yang bakal melakukan pemberontakan.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebut, ormas HTI selama ini hanya dicabut status hukumnya. Sedangkan di Indonesia, ormas banyak yang tidak berbadan hukum dan masih bisa eksis.

Baca: Timnas U19 Jalani Laga Hidup Mati, Indra Sjafri: Jangan Jadi Bangsa yang Kalah Sebelum Bertanding

"HTI ini sebelumnya berbadan hukum dan terdaftar statusnya di Kemenkumham. Lalu, melalui Perppu Ormas, pemerintah mencabut badan hukum HTI yang bermakna pembubaran," papar Yusril Ihza Mahendra saat menggelar jumpa pers bersama perwakilan HTI di Kantor Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2018) siang.

"Dalam pembubaran itu, tidak ada penyebutan HTI sebagai ormas terlarang. Jadi, orang-orang yang bilang HTI ormas terlarang itu dasar hukumnya apa?" sambung Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra memastikan, pihak-pihak yang terus mendoktrin masyarakat dengan menyebut HTI adalah ormas terlarang, akan berhadapan dengannya di jalur hukum.

Baca: Fakhri Husaini Sebut Penunjukan Bima Sakti Sebagai Pelatih Timnas Perjudian Luar Biasa PSSI

Lagipula, kata Yusril Ihza Mahendra , proses hukum terhadap pembubaran HTI oleh pemerintah sampai saat ini masih berjalan. Sebab, pada 19 Oktober 2018 lalu, HTI secara resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

"Terhadap SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI, HTI telah melakukan perlawanan hukum dan menang dua tingkatann yakni di PTUN Jakarta dan PTTUN. Namun, keputusan PTUN hanya sekadar menilai apakah keputusan pencabutan tersebut telah benar secara wewenang, prosedur dan substansinya menurut UU yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik. Lalu kami ajukan pula kasasi ke MA," beber Yusril Ihza Mahendra.

"Dengan adanya kasasi ke MA, persoalan pencabutan status badan hukum kembali ke proses hukum yang sedang berjalan dan belum ada putusan inkracht," imbuhnya.

Baca: Buruh Eskpedisi Tewas Tertimpa Saat Turunkan Alat Kesehatan di RSUD Budi Asih

Yusril Ihza Mahendra menegaskan, hingga saat ini, satu-satunya parpol atau organisasi yang dinyatakan terlarang adalah PKI. Sedangkan Partai Masyumi, saat dibubarkan Presiden Soekarno, telah menyatakan membubarkan diri dua hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, sehingga Masyumi juga tak pernah menyandang sebagai partai terlarang.

Yusril Ihza Mahendra menambahkan, selama proses hukum, tidak ada satu pun yang menyatakan paham atau ideologi khilafah yang didakwakan kepada HTI sebagai paham terlarang.

"Yang dicabut hanya status hukumnya. Maka, kalau ada anggota atau pengurus HTI yang ingin menjalankan dakwah secara individu atau menggunakan perkumpulan tidak berbadan hukum, maka hal itu tetap sah dan legal di mata hukum, karena tidak ada satu pun keputusan pengadilan yang menyatakan khilafah sebagai paham terlarang," terangnya.

Baca: Sandiaga Uno Tak Pernah Diajak Bahas Dana Kelurahan Saat Masih Jabat Wakil Gubernur DKI

Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, ada pihak-pihak yang selama ini berusaha menekan dan menghancurkan HTI dengan cara melakukan fitnah dan doktrin kepada masyarakat, bahwa HTI bakal memcah belah bangsa.

Mereka terus membuat persepsi bahwa HTI adalah organisasi terlarang yang patut dilawan. Ismail Yusanto menyebut, tindakan mereka itu yang justru memecah belah.

"Kepada semua pihak agar berhati-hati terhadap pelabelan HTI sebagai ormas terlarang, sebab label tersebut tidak ada pijakan hukumnya, sehingga dapat mengarah ke perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik yang mengandung konsekuensi pidana," tegasnya. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved