Pemerintah Kota Bekasi Tarik PBB Rp 50 Miliar Lewat Kelurahan dan Kecamatan

Pemerintah Kota Bekasi telah menarik PBB sekitar Rp 50 miliar dari masyarakat melalui kantor kelurahan dan kecamatan.

Pemerintah Kota Bekasi Tarik PBB Rp 50 Miliar Lewat Kelurahan dan Kecamatan
Istimewa
ILUSTRASI Pajak Bumi dan Bangunan 

WARTA KOTA, BEKASI---Pemerintah Kota Bekasi telah menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp 50 miliar dari masyarakat melalui kantor kelurahan dan kecamatan di wilayah setempat selama sebulan.

Pajak ini terkumpul setelah pemerintah daerah melakukan gebrakan dengan mendatangi rumah warga yang menggunggak iuran PBB.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Karya Sukmajaya mengatakan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan realisasi dan potensi perolehan pajak dari sektor PBB. Sebab perolehan PBB saat ini baru mencapai 97,98 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 340,5 miliar.

"Realisasi yang baru tercapai sampai 26 Oktober ini sebesar Rp 333.626.696.112," kata Karya, Senin (29/10/2018).

Karya optimis perolehan PBB akan menembus target hingga Desember 2018 nanti.

Apalagi pemerintah telah menghapus sanksi denda kepada penunggak PBB.

Kebijakan ini, kata dia, tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Denda yang awalnya sebesar 2 persen kita tiadakan dulu dengan Perwal yang diterbitkan. Penghapusan sanksi denda dimulai sejak awal Oktober sampai akhir Desember 2018," ujarnya.

Hingga saat ini, kata dia, pembukuan 1,2 dan 3 sudah diserahkan ke pihak kelurahan sebagai upaya penagihan piutang pada wajib pajak.

Buku tersebut berisikan daftar tunggakan wajib pajak sektor menengah. Sedangkan pembukuan 4 dan 5 sektor dari perusahaan diserahkan pada pihak kecamatan.

Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda, mengatakan, penghapusan denda ini salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah 2018.

Hal ini dilakukan dengan memberikan stimulus kepada wajib pajak PBB dengan melaksanakan program penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

"Adanya stimulus itu diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang berdampak positif pada percepatan dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi," ujar Aan.

Sebelum adanya penghapusan sanksi denda, kata dia, realisasi PBB baru sekitar 86,7 persen dari target atau sebesar Rp 274 miliar.

"Penghapusan sanksi administrasi PBB P2 diberikan terhadap seluruh tunggakan PBB P2 yang ada hingga tahun 2018," katanya.

Baca: Bank DKI Layani Pembayar Pajak Bumi Bangunan sampai Pukul 10 Malam

Baca: Rumah Sakit Polri Kramat Jati Bersiap Terima Jenazah Penumpang Pesawat Lion Air JT 610

Baca: Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan di Palmerah Ditempeli Stiker

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved