Pilpres 2019

Ormas Laporkan Gerakan Emas Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu sebagai Kampanye di Luar Jadwal

“Kami berharap Bawaslu melakukan pengembangan terkait dugaan kampanye di luar jadwal sesuai pasal 492 UU No 7 tahun 2017."

Ormas Laporkan  Gerakan Emas Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu sebagai Kampanye di Luar Jadwal
Warta Kota/Rangga Baskoro
Organisasi Masyarakat (Ormas) Gema Indonesia melaporkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 2 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (25/10/2018). 

Organisasi masyarakat (Ormas) Gema Indonesia melaporkan pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kamis (25/10/2018).

Mereka melaporkan dugaan kampanye di luar jadwal saat deklarasi Gerakan Emas di Stadion Klender Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).

“Kami berharap Bawaslu melakukan pengembangan terkait dugaan kampanye di luar jadwal sesuai pasal 492 UU No 7 tahun 2017," ucap Koordinator Gema Indonesia, Yusuf Aryadi, Kamis (25/10/2018).

"Dan juga pasal 276 ayat 2 UU Pemilu dengan ancaman pidana 1 tahun penjara dan denda Rp. 12 juta," ucapnya lagi.

Baca: Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf: Menang Survei Tak Perlu Busung Dada

Menurutnya, dalam kata sambutan pada deklarasi Gerakan Emas itu menyampaikan misi dan ajakan untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 2.

Gema Indonesia menilai bahwa deklarasi Gerakan Emas itu termasuk dalam definisi kampanye.

“Harusnya sambutan Prabowo tidak ada ajakan ataupun penyampaian visi misinya jika kelak akan menang di 2019," ucap Yusuf.

"Apalagi lokasi deklarasi di ruangan terbuka yang sama saja menggelar rapat umum terbuka,” katanya lagi.

Selain itu, Ketua Forum BEM Nus DKI Tukul Widiatmo juga melaporkan ada keterlibatan anak-anak pada acara Deklarasi Gerakan Emas.

Baca: Dishub Bakal Copot Alat Peraga Kampanye di Angkutan Umum

Padahal, kata dia, di dalam UU Perlindungan anak pasal 87 setiap orang yang  melawan hukum merekrut atau memperalat anak-anak untuk kepentingan politik.

Mereka, kata Tukul, akan dipidana 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

“Ini sebagai bentuk eksploitasi anak demi kepentingan politik merebut kekuasaan di Pilpres (Pemilihan Presiden--Red)  2019,”  ucapnya.

Dalam pelaporan tersebut, mereka menyerahkan bukti-bukti pelanggaran ke Bawaslu RI di antaranya adalah fotokopi kegiatan Gerakan Emak-Emak dan Anak Minum Susu (Gerakan Emas) yang melibatkan anak-anak.

Selain itu, barang bukti berupa flashdisk berisikan foto dan video berisi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang secara langsung berkampanye.

Dalam video itu juga memperlihatkan anak-anak di bawah usia pada kegiatan tersebut.

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved