Stasiun Marak Iklan Rokok, YLKI: Sebuah Kemunduran dari PT KAI

TERLEPAS viralnya sikap hormat pegawai di lingkungan stasiun ketika Kereta Api akan berangkat, YLKI soroti sebuah kemunduran PT KAI.

Stasiun Marak Iklan Rokok, YLKI: Sebuah Kemunduran dari PT KAI
kapuas.info
IKLAN Rokok di Stasiun Purwokerto 

TERLEPAS dari viralnya sikap hormat seluruh pegawai di lingkungan stasiun ketika Kereta Api (KA) hendak berangkat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti sebuah kemunduran yang dilakukan PT KAI.

Kemunduran tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, adalah maraknya iklan rokok di sejumlah stasiun.

Menurutnya, YLKI banyak menerima pengaduan konsumen KAI, terkait maraknya kembali iklan rokok di berbagai stasiun, khususnya di area Daop Yogyakarta, seperti Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Solo Balapan.

Padahal, lanjut Tulus, masyarakat sudah mengajukan protes kepada Kepala Daerah Operasi Yogyakarta yang mengatakan pemasangan iklan rokok merupakan kebijakan PT KAI Pusat. Alasannya, lantaran terdapat perjanjian antara PT KAI dengan salah satu industri rokok.

"Managemen PT KAI ternyata kurang mendengarkan masukan atau bahkan protes dari konsumennya. Yakni adanya pemasangan iklan rokok di area stasiun-stasiun. YLKI pun sudah menyampaikan hal ini kepada Dirut KAI tapi kurang mendapatkan respon memadai," ungkap Tulus dalam siaran tertulis pada Rabu (24/10/2018).

IKLAN rokok di Stasiun Purwokerto
IKLAN rokok di Stasiun Purwokerto (kapuas.info)

Diperbolehkannya iklan rokok di area stasiun diungkapkan suatu kemunduran serius. Pasalnya, ketika era kepemimpinan Jonan sebagai Dirut PT KAI, kesepakatan pemasangan iklan rokok dihapuskan.

"Tindakan Dirut KAI yang bekerja sama dengan industri rokok memasang iklan rokok adalah tindakan melanggar hukum. Sebab stasiun adalah area Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan di area KTR dilarang memasang iklan dan promosi rokok," jelasnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, dan juga berbagai Perda tentang KTR di Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya, apabila fokus PT KAI pada kepentingan konsumen, seharusnya mendengarkan aspirasi konsumen, bukan malah sebaliknya. PT KAI seharusnya diungkapkan Tulus lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan, yang legal dan tidak melanggar hak-hak konsumen.

"Demi kepatuhan pada regulasi, YLKI mendesak Dirut PT KAI untuk membatalkan MoU dengan industri rokok terkait pemasangan iklan rokok di stasiun. Dan mencopot iklan rokok yang sudah dipasang," tuturnya. (*)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved