OTT Meikarta

Sambil Tersenyum, Neneng Hassanah Yasin Minta Maaf kepada Warga Kabupaten Bekasi

Wanita yang tengah hamil empat bulan itu hanya menyampaikan permintaan maaf ketika dikonfirmasi soal hasil pemeriksaan.

Sambil Tersenyum, Neneng Hassanah Yasin Minta Maaf kepada Warga Kabupaten Bekasi
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/10/2018). 

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan perizinan proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, di KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

KPK juga menetapkan tujuh orang lain sebagai tersangka, yaitu Taryudi, Konsultan Lippo Grup; Fitra Djaja Kusuma, Konsultan Lippo Grup; dan Henry Jasmen, Pegawai Lippo Grup, sebagai pihak pemberi .

Baca: Diduga karena Korsleting Listrik, 15 Rumah Semi Permanen di Duren Sawit Hangus

Sebagai pihak penerima, Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi; Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi; Dewi Tisnawati, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi; dan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, ditetapkan menjadi tersangka.

Pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek Meikarta seluas total 774 hektare, yang diduga dibagi ke dalam tiga fase, yakni fase pertama 84,6 ha; fase kedua 252,6 ha; dan fase ketiga 101,5 ha.

Berdasarkan dugaan KPK, pemberian dalam perkara ini sebagai bagian dari komitmen fee proyek pertama, dan bukan pemberian pertama dari total komitmen Rp 13 miliar melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, dan DPM-PTT.

Baca: Pengacara Roy Suryo Kirim Somasi Kedua untuk Kemenpora, Tuntut Bukti dan Permintaan Maaf

"Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018," jelas Laode.

Dari lokasi OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa Uang SGD 90 ribu dan uang dalam pecahan Rp 100 ribu total Rp 513 juta. KPK juga sudah mengamankan tiga unit mobil, yakni Toyota Avanza, Toyota Innova, dan BMW.

Ancaman pidana untuk penerimaan suap atau gratifikasi sangat tinggi yaitu maksimal 20 tahun atau seumur hidup (Pasal 12 a, b atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2001). (Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved