DPRD Sebut Pemkot Bekasi Ketergantungan Dana Hibah DKI Jakarta

Ia juga mengatakan, selama ini Pemerintah Kota Bekasi ketergantungan dana hibah kemitraan yang didapatkan dari DKI Jakarta.

DPRD Sebut Pemkot Bekasi Ketergantungan Dana Hibah DKI Jakarta
Warta Kota/Adhy Kelana
Sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta terlihat membongkar muatan sampah di lokasi TPA Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/10).

KETUA Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro mengatakan, polemik antara Wali Kota Bekasi dan Pemprov DKI terkait dana hibah, secara tidak langsung menyangkut keuangan daerah yang minus.

Di mana, banyak anggaran infrastruktur yang tertunda pembangunannya.

"Saya menilainya ini karena kondisi keuangan daerah, adanya bantuan hibah ini proyek infrastruktur bisa berjalan lagi," katanya kepada wartawan, Selasa (23/10/2018).

Baca: Ustaz Tengku Zulkarnain Bertanya kepada Menkeu: Jeng Sri, Puncak Pelemahan Rupiah Itu Berapa Sih?

Ia juga mengatakan, selama ini Pemerintah Kota Bekasi ketergantungan dana hibah kemitraan yang didapatkan dari DKI Jakarta.

"Kita lihat kan, saat dana itu tidak cair, mereka (Pemkot) kebingungan. Ini proyek-proyek bisa terhenti. Ya adanya bantuan yang diberikan DKI, maka setidaknya pos anggaran bisa dipakai untuk keperluan lainnya," jelasnya.

Chairuman menyayangkan Pemkot Bekasi tidak pernah melibatkan DPRD untuk membahas TPST Bantargebang. Sehingga, banyak komentar yang akhirnya berujung ke ranah media sosial.

Baca: Waketum PA 212: Amien Rais Tidak Pernah Berbohong dan Menyebarkan Kebohongan

"Jadi soal itu bisa libatkan DPRD terkait pencarian solusi atau pembahasan lain. Kalau begini kan jadi banyak pernyataan yang dinilai bias," ucapnya.

Chairuman menambahkan, pada 2019 Pemkot Bekasi hanya akan menerima Rp 141 miliar dari usulan Rp 2 triliun. Pemangkasan ini berdasarkan kajian dari pihak Pemprov DKI.

"Info yang saya dapat, Pemkot jadi hanya dapat Rp 141 miliar dana dari DKI pada tahun depan," ujarnya.

Baca: Angkot, Bajaj, dan Ojol Bikin Sumpek Kawasan Kota Tua

Dan kalaupun ada penambahan, kata Chairuman, bisa jadi masuk ke anggaran perubahan 2019. Dana sebesar itu, kata dia, sudah termasuk dana kompensasi bau, dan dana pembangunan wilayah sekitar.

"Masalahnya sekarang KUA PPAS pada APBD 2019 milik DKI sudah diusulkan ke dewan," paparnya. (*)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved