Pembangunan Sentra PKL di Kuningan Madya Tuai Kontroversi, Pemprov Diminta Kaji Ulang

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, penempatan PKL di fasilitas umum seperti trotoar mestinya dikaji ulang

Pembangunan Sentra PKL di Kuningan Madya Tuai Kontroversi, Pemprov Diminta Kaji Ulang
Warta Kota/Feryanto Hadi
Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kuningan Madya, Setia Budi, Jakarta Selatan menuai kritikan di sosial. 

PEMBANGUNAN sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kuningan Madya, Setia Budi, Jakarta Selatan menuai kritikan di sosial.

Pasalnya, tiang tenda yang dibangun hampir memakan seluruh bagian trotoar sehingga tak ada ruang bagi pejalan kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, penempatan PKL di fasilitas umum seperti trotoar mestinya dikaji ulang oleh Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya di Jalan Kuningan Madya atau di samping Menara Emporium. Sebab, pembuatan tenda PKL di sana membuat pejalanan kaki kehilangan haknya.

Alfred bilang pihaknya sudah pernah mengusulkan agar sentra PKL dibuat di kawasan gedung perkantoran di kawasan itu dengan kompensasi yang diberikan semisal pengurangan pajak gedung.

"Kami sudah pernah menyarankan, Menara Imperium kan kawasan juga di situ, juga gedung KPK. Itu bisa saja kerja sama dengan Pemprov DKI menyediakan 5 persen dari basement atau pelatarannya," kata Alfred, Jumat (19/10/2018).

Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kuningan Madya, Setia Budi, Jakarta Selatan menuai kritikan di sosial.
Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kuningan Madya, Setia Budi, Jakarta Selatan menuai kritikan di sosial. (Warta Kota/Feryanto Hadi)

Alfred memastikan, koalisi pejalan kaki tidak anti terhadap keberadaan PKL mengingat itu salah satu profesi yang bisa menumbuhkan ekonomi. Hanya saja, ia meminta pengaturan dan penempatan PKL dilakukan secara tertib.

Alfred menegaskan pihaknya tak menolak keberadaan PKL. Hanya saja, ia berharap Pemprov DKI bisa memfasilitasi PKL dengan tertib.

"Koalisi Pejalan Kaki tidak alergi dengan PKL, karena untuk perputaran ekonomi sangat bagus, tapi juga harus tertib," kata Alfred.

Jika terus dibiarkan, Alfred bilang tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mempidanakan Dinas UMKM karena menabrak aturan yang berlaku. Ia mengatakan, penempatan PKL di trotoar bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mengatur soal hak dan kewajiban pejalan kaki. Pasal 131 berbunyi "(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan,
dan fasilitas lain". Pasal 132 juga mengamanatkan hal yang sama dengan bunyi, "(1) Pejalan Kaki wajib: a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi".

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved