Nelayan Muara Angke Tidak Bisa Melaut Terkendala Izin

Mereka terkendala sulitnya memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang tidak kunjung turun.

Nelayan Muara Angke Tidak Bisa Melaut Terkendala Izin
Dokumentasi Dinas Perhubungan DKI
Ilustrasi. Sebuah kapal nelayan di sekitar Teluk Jakarta dievakuasi oleh petugas Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu, Selasa (7/8/2018) pagi. 

Sejumlah nelayan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak bisa melaut selama berbulan-bulan.

Mereka terkendala sulitnya memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang tidak kunjung turun.

Seorang pengurus kapal, Pono (46) mennceritakan mereka sudah berbulan-bulan kesulitan untuk bisa melaut karena SIPI yang dibutuhkan, tidak juga diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Katanya akan secepatnya diurus setelah mark down sudah beres, laporan pajak beres, mau ditandatangani secepatnya. Tapi sampai sekarang belum dapat juga,” keluh Pono, Jumat (19/10/2018).

Menurut Pono, SIPI untuk keempat kapal yang diurus sudah diajukan perpanjangannya sejak Mei 2018 silam.

Padahal, banyak dari pengurus maupun pemilik kapal yang sudah mengurus perpanjangan SIPI sejak lama.

“Saya urus empat kapal dan itu sudah lima bulan lebih sandar di sini (Pelabuhan Muara Angke), yang satu lagi malah sudah tujuh bulan belum kelar-kelar suratnya,” keluhnya.

Pono menceritakan, dari lebih kurang 1.000 kapal nelayan pengangkut cumi yang ada di Muara Angke, ada sekitar 500 an kapal di antaranya yang belum memperoleh izin melaut selama berbulan-bulan.

Padahal semua prosedur sudah dijalani termasuk menyertakan ukuran kapal dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku, kapal di atas 30 GT (Gross Tonase) menjadi wewenang KKP agar diperbolehkan melaut di sekitaran Laut Jawa.

“Tapi kalau yang dibawah 30 GT, ngurusnya ke dinas dan mereka gampang. Mereka sebulan udah kelar, lah ini udah berbulan-bulan tapi nggak kelar juga,” katanya.

Menurut Pono, SIPI yang masa berlakunya hanya setahun, sangat diperlukan bagi para nelayan jika tidak ingin berurusan dengan hukum. Sementara SIPI tersebut harus diperpanjang setiap tahunnya dan membutuhkan waktu lama.

“Kalau udah begini, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau maksain, nanti malah kita yang kena masalah. Sementara kita juga butuh makan kan, ABK (anak buah kapal) juga pusing nggak punya duit,” sambungnya.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved