Mulai Senin Pekan Depan, Bekasi Kembali Batasi Jam Operasional Truk Sampah DKI

Oleh petugas, belasan truk itu dikandangkan di Hutan Kota Bekasi Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Selatan.

Mulai Senin Pekan Depan, Bekasi Kembali Batasi Jam Operasional Truk Sampah DKI
Warta Kota/Muhammad Azzam
Deretan truk sampah DKI Jakarta tertahan di Jalan Raya Sudirman dan Ahmad Yani usai pintu keluar Tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu (17/10/2018). 

PEMERINTAH Kota Bekasi bakal membatasi jam operasional truk sampah DKI Jakarta yang melintas di wilayah setempat, mulai Senin (22/10/2018) pekan depan.

Nantinya, truk sampah jenis tronton, dump truck, dan arm roll tidak bisa lagi melintasi ruas Jalan Ahmad Yani via Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat selama 24 jam.

Tiga jenis truk ini baru bisa melintasi ruas jalan tersebut mulai pukul 21.00 sampai 05.00, menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Baca: Bus Tanah Abang Explorer Kemungkinan Tak Dipakai Lagi Setelah Ada Jembatan Penyeberangan Multifungsi

"Secepatnya pembatasan ini akan kita lakukan, ya minggu depan," kata Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di kantornya, Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Kamis (18/10/2018).

Tri Adhianto Tjahyono mengatakan, uji coba pembatasan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak Rabu (17/10/2018) siang. Saat itu, 16 truk sampah DKI yang melintas di Jalan Ahmad Yani dihentikan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Oleh petugas, belasan truk itu dikandangkan di Hutan Kota Bekasi Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Selatan.

Baca: Tidak Takut Tersengat, Pengunjung Pantai Lagoon Ancol Tangkap Ubur-ubur

"Pada malam harinya truk kembali diperbolehkan melintas sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diteken oleh kedua belah pihak," ujarnya.

Menurut dia, sebetulnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sudah berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tentang evaluasi kerja sama jam lintas truk. Surat yang dilayangkan pada 26 September 2018 lalu, kata dia, belum direspons oleh DKI selaku pemilik lahan TPST.

Dalam surat tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta agar Gubernur DKI Jakarta memperhatikan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta, dalam pengelolaan TPST Bantargebang.

Baca: Ada Ubur-Ubur di Pantai Lagoon, Pengelola Belum Berikan Imbauan Hati-hati Kepada Pengunjung

Bentuk perjanjian kerja sama tersebut tertuang dalam PKS Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Lahan TPST Bantargebang, dan usulan program/kegiatan bantuan keuangan Pemkot Bekasi dari Pemprov DKI Jakarta.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved