Usai OTT KPK, Pelayanan di Pemkab Bekasi Dipastikan Tak Terganggu

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi terkait suap perizinan proyek Meikarta Cikarang.

Usai OTT KPK, Pelayanan di Pemkab Bekasi Dipastikan Tak Terganggu
Warta Kota/Muhammad Azzam
Asda III Suhup, Selasa (16/10/2018), memastikan pelayanan di Pemkab Bekasi berjalan normal dan jangan sampai terganggu. 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi terkait suap perizinan proyek Meikarta Cikarang.

KPK menetapkan sejumlah tersangka dari Pejabat Pemkab Bekasi mulai dari Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Atas OTT di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kepala Bagian Humas Protokol Pemerintah Kabupaten Bekasi, Edward Sutarman, mengatakan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi dapat dipastikan roda pemerintahan akan tetap berjalan normal khususnya pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Kami sedang berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyerapan anggaran dikarenakan kekosongan jabatan dari pejabat yang terkait permasalahan tersebut,” ujar Edward.

Baca: Bupati Bekasi yang Diciduk KPK Ternyata Sedang Hamil

Semenetara Asda III Suhup juga mengungkapkan pagi ini seluruh ASN dan pegawai dilingkungan Pemkab Bekasi melakukan Apel pagi.

Kemudian dilanjutkan dengan breafing, antara Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam breafing itu, kata Suhup untuk memastikan pelaksanaan Pemerintah maupun pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi kesepakan kita semua itu, OTT ini jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu. Termasuk pelayanan masyarakat tingkat Desa, Kelurahan maupun Kecamatan," katanya saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Bekasi, Selasa (16/10/2018).

Suhup menjelaskan ditahannya Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin tidak menganggu roda Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"(Yang terganggu), tidak ada karena ini kan sistem, sistemnya sudah ada, ketika Bupati berhalangan kan ada pak Wakil Bupati disitu ada pak Sekda dan kemudian dibawahnya ada perangkat daerah. Kita pastikan pelayanan berjalan normal sebagai mestinya jangan sampai terganggu sedikit pun karena masyarakat membutuhkan pelayanan kita," paparnya. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved