Kolom Mas Pro

Setahun Gubernur Anies: Desentralisasi, Pribumi, dan Keperpihakan Kepada Penduduk Lokal

Gubernur Anies belum bisa memenuhi janji desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (lokal) Jakarta.

Setahun Gubernur Anies: Desentralisasi, Pribumi, dan Keperpihakan Kepada Penduduk Lokal
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memberikan sambutan usai melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10/2017). Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. 

Desentralisasi, Pribumi, dan Keperpihakan Kepada Penduduk Lokal

Oleh Suprapto

SALAH satu pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang masih dinggat publik adalah pernyataannya terkait pribumi dan nonpribumi.

Pernyataan Anies Baswedan dalam pidato politik beberapa jam setelah dilantik menjadi gubernur oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu, disampaikan di depan Balai Kota DKI, Senin (16/10/2018).

Pernyataan politik pertama  Gubernur Anies yang menyebut kata pribumi langsung  mewarnai pemberitaan media mainstream dan obrolan di media sosial (medsos) ketika itu. Sebagian publik beranggapan pernyataan itu diskriminatif dan membuka luka lama.

Ya. Luka lama itu tentu saja terkait perlakuan berbeda oleh rezim Orde Baru  terhadap etnis tertentu, khususnya Tionghoa, dalam berbagai jenis pelayanan publik di Indonesia saat itu.

Inilah sebagian isi pidato mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden Joko Widodo tersebut setahun lalu.

“Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.”

Jika pernyataan Anies terkait kata ‘pribumi’ tersebut dimaksudkan sebagai sebuah gerakan politik untuk membangkitkan sikap diskriminatif dan memusuhi etnis tertentu, maka  sesungguhnya Anies telah menciderai demokrasi. 

Demokrasi seharusnya menghilangkan diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen warga bangsa ini, tanpa membedakan-bedakan berdasarkan SARA.

Baca: Hari Terakhir Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK di Polres Tangerang Selatan Masih Ramai

Baca: Ulang Tahun, Hotman Paris Undang Cewek-cewek Cantik se-Indonesia Pesta Bikini di Bali

Baca: Prof Mahfud MD Akhirnya Bicara Soal Isu Presiden Jokowi PKI dan Prabowo Terlibat ISIS

Halaman
1234
Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved