Ombudsman Minta PT KAI Bantu Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengharapkan agar PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) bisa berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menata kawasan Tanah Abang.

Terlebih lagi, pada tanggal 30 Oktober 2018 mendatang, Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM) yang bersebelahan dengan Stasiun Tanah Abang direncanakan bisa digunakan.

Teguh meminta agar PT KAI menyediakan jalur khusus bagi penumpang KRL yang hendak masuk atau keluar JPM menuju Stasiun Tanah Abang.

Hal itu guna mengantisipasi timbulnya lapak PKL baru di bawah JPM.

"Teman-teman Pemprov minta konsultasi dengan PT KAI karena kan enggak bisa PT KAI egois, misalnya dengan (penumpang krl) turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, jadi sumber kemacetan baru, nanti ada PKL baru, PKL lagi, dibersihkan lagi. Kami berharap, PT KAI kooperatif, tidak ada lagi pkl di bawah. Cukuplah kita pindahkan ke atas, jangan ada ke bawah lagi," ujar Teguh, saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Lebih jauh lagi, Teguh mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya serius untuk mengatasi kesemerawutan kawasan Pasar Tanah Abang.

Ia berharap, keberlanjutan program pengembangan kawasan Tanah Abang terus mengalami peningkatan

"Yang masih jadi hutang itu sebetulnya penataan kawasan Tanah Abang keseluruhan dan itu sedang dalam proses. Kedua penyelesaian Blok G. Blok G akan dirobohkan, dibangun baru, nah teman-teman harus dipindahkan per bulan Desember ke area parkir itu, mudah-mudahan bulan Desember mulai pembangunannya," ucapnya.