Korupsi Proyek PLTU Riau

Setya Novanto kepada Eni Maulani Saragih: Ini Uang Gede, Idrus Marham yang Kecil-kecil Saja

Meski begitu, Eni Maulani Saragih tetap menyampaikan pembahasan proyek ke Idrus Marham tanpa sepengetahuan Setnov.

Setya Novanto kepada Eni Maulani Saragih: Ini Uang Gede, Idrus Marham yang Kecil-kecil Saja
TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI
Eni Maulani Saragih 

ANGGOTA DPR Eni Maulani Saragih mengaku sengaja melibatkan Idrus Marham di pembahasan proyek PLTU Riau-1, karena merasa mantan Sekjen Partai Golkar itu sudah bekerja keras untuk partai.

Ternyata sebelum Idrus dilibatkan, Setya Novanto (Setnov) sempat meminta Eni Maulani Saragih tidak memberitahu Idrus soal adanya proyek PLTU Riau-1.

Kepada Eni Maulani Saragih, Setya Novanto ‎berpesan agar proyek yang diketahui Idrus Marham hanya yang komitmen fee-nya kecil. Sedangkan PLTU Riau-1 akan mendapat jatah yang besar.

Baca: Polisi Jakarta Barat Bekuk Pelaku Curas yang Sudah Beraksi di 35 Lokasi

"Saya sering curhat sama Pak Idrus, malah saya bilang ke Pak Setnov supaya Pak Idrus diikutsertakan biar tahu pengurusan proyek ini. Tapi Pak Setnov enggak mau Pak Idrus tahu," ungkap Eni Maulani Saragih.

"Ini uang gede, tidak usah lah Pak Idrus tahu, Pak Idrus yang kecil-kecil saja," kata Eni Maulani Saragih menirukan Setya Novanto yang menolak melibatkan Idrus Marham di Proyek PLTU Riau-1.

Meski begitu, Eni Maulani Saragih tetap menyampaikan pembahasan proyek ke Idrus Marham tanpa sepengetahuan Setnov. Sampai akhirnya kelanjutan proyek harus melibatkan Idrus Marham karena Setnov terseret kasus korupsi KTP elektronik.

Baca: Prostitusi Online di Apartemen Center Point, Satpol PP Bakal Data Penghuni dan Agen Penyewa Unit

Dalam kasus ini, Kotjo didakwa memberikan uang Rp 4,75 miliar ke Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham, agar meloloskan proyek PLTU Riau-1 dengan nilai proyek 900 juta dolar AS.

Kotjo didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved