Breaking News:

Menguak Kehadiran Becak untuk Mengatasi Masalah Sosial atau Transportasi

Pak Anies akan melegalkan dengan memberi payung hukum. Pertanyaannya, siapa nanti yang akan mengawasi.

Penulis: | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah pengayuh becak menggunakan rompi menunggu penumpang di Kawasan Pasar Rajawali, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (8/10/2018). 

Pernah Gagal

Ia menjelaskan, bila becak ingin dilegalkan, gubernur harus merubah Perda no 8/2007, di situ sudah ada kata melarang.

Kalau ada kata melarang, artinya dulu pernah gagal.

Gagal mengelola becak, gagal menata becak, gagal mengembangkan semuanya.

Ibaratnya gatotkocir.

Gagal total, kocar kacir.

"Artinya, ketika becak sudah tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan ada kata larang di dalamnya, Pak Anies kemudian akan melegalkan dengan memberi payung hukum. Pertanyaannya, siapa nanti yang akan mengawasi atau membina becak," katanya.

Gubernur juga diminta jangan hanya membuat keputusan saja.

Tapi, harus ada kajiannya.

"Ketika keputusan itu diambil, apakah sudah ada kajian supply and demand-nya. Siapa sih sebetulnya pengguna becak itu? Berapa penghasilannya? Jumlahnya berapa? Kalau sebenarnya cuma mengadakan, ya ada tapi kan pertanyaannya akan berbalik ketika tukang becaknya mulai keluar dari karidor dan mengatakan, saya tidak dilarang," katanya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved