Dua Kali Cabut Permohonan, Pengusaha Gula Kembali Mohonkan Praperadilan

SEMA atau PERMA diharapkan bisa diterbitkan untuk mengatur adanya kepastian hukum

Dua Kali Cabut Permohonan, Pengusaha Gula Kembali Mohonkan Praperadilan
Persidangan Praperadilan dengan termohon Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (24/9/2018) lalu 

Setelah dua kali mengajukan dan dua kali mencabut permohonan Praperadilan, pengusaha gula Gunawan Jusuf kembali mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur membenarkan Gunawan Jusuf mengajukan kembali gugatan praperadilan untuk ketiga kali terhadap proses penyidikan Bareskrim Mabes Polri.

"Permohonan praperadilan teregistrasi Nomor: 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2018," ungkap Achmad. Pemohon merupakan terlapor kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sedang disidik Bareskrim.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir mengingatkan pengajuan praperadilan adalah haknya seseorang yang berhadapan dengan hukum, atau berhadapan dengan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Karena itu menurutnya, siapapun yang menilai ada prosedur yang tidak sesuai maka dia boleh mengajukan praperadilan selama perkara pokok belum dimulai.

Terkait adanya upaya mengajukan praperadilan, lalu mundur di tengah jalan, lalu kembali mengajukan hingga mengajukan tiga kali maka menurutnya bisa dipertanyakan keseriusan orang tersebut dalam upayanya mengajukan praperadilan.

"Maju mundur seperti itu, ya itu kan berarti dia tidak serius mengajukan (praperadilan), dan itu jangan sampai dijadikan polisi alasan untuk tidak memproses suatu perkara. Tapi kalau misalnya dia memproses praperadilan ditarik mundur dan sebagainya, nggak ada alasan polisi untuk berhenti,” ucap Muzakir, Selasa (9/10/2018).

Dalam hal ini menurutnya polisi bisa menyampaikan kepada hakim jika nantinya praperadilan dimulai. Bahwa ada upaya maju mundur yang sengaja dilakukan pemohon praperadilan yang mengesankan bahwa pemohon tidak serius dalam upaya hukum yang dia lakukan.

"Hakim bisa melihat ini, apakah ini bentuk keseriusan atau main-main. Kalau dia serius, dan dia merasa bisa membuktikan bahwa seseorang menggunakan wewenang tidak sesuai prosedur, semestinya maju terus," tandasnya, melalui perbincanga telepon.

Menanggapi cabut mohon praperadilan berkali-kali, mantan Hakim Agung Prof Gayus Lumbuun mengatakan kejadian seperti ini memang sering terjadi. Gayus berharap Mahkamah Agung (MA) bisa menerbitkan aturan demi mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari.

"SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) diharapkan bisa diterbitkan untuk mengatur adanya kepastian hukum demi kelancaran proses peradilan sebelum adanya revisi Hukap terkait adanya pencabutan dan pengulangan pengajuan Praperadilan ini," ujarnya saat dihubungi wartawan.

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved