Pengusaha Gula Cabut Permohonan Praperadilan Terhadap Bareskrim Polri

“Betul, ada pencabutan (gugatan) tadi,” ujar Guntur saat dihubungi wartawan.

Pengusaha Gula Cabut Permohonan Praperadilan Terhadap Bareskrim Polri
skalanews.com
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

“Jadi ada kewenangan penghubung KY itu untuk mengawasi. Tapi bisa juga dilakukan oleh staf pemantauan yang memang berasal dari kantor pusat. Itu terhadap permohonan pemantauan persidangan, yaitu perkara yang sudah berjalan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya membutuhkan proses karena kebanyakan permohonan itu berupa surat.

“Maka akan kami cek, suratnya dari siapa apakah orang tersebut memang ada kaitannya dengan perkara yang dia laporkan. Artinya, kami tidak mau hanya sekedar surat yang tidak serius,” jelasnya.

Tahapan berikutnya, kata dia, adalah melakukan analisis berdasarkan bukti-bukti yang ada.

“Kemudian tahapan berikutnya lagi adalah melakukan pemeriksaan, pelapornya akan kami datangi atau dia datang kesini untuk dibuat keterangannya secara lengkap dan resmi. Semacam berita acara pemeriksaan, begitu juga saksi-saksi, bukti kami verifikasi lagi,” tuturnya.

Terkait dugaan hakim tidak netral, lanjutnya, komisioner akan menggelar siding menentukan apakah ini dugaannya cukup kuat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

“Apabila dugaannya kuat, maka kami akan memanggil hakimnya. Jadi memanggil hakim merupakan proses yang belakangan, karena kami ingin menjaga harkat dan martabat hakim sehingga tidak semua laporan kami panggil hakimnya,” tuturnya.

Jika hakim sudah dipanggil dan apa yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam sidang pleno, maka sidang pleno akan menentukan apakah terbukti terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau tidak.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved