Pengusaha Gula Cabut Permohonan Praperadilan Terhadap Bareskrim Polri

“Betul, ada pencabutan (gugatan) tadi,” ujar Guntur saat dihubungi wartawan.

Pengusaha Gula Cabut Permohonan Praperadilan Terhadap Bareskrim Polri
skalanews.com
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Pengusaha gula Gunawan Jusuf untuk kedua kalinya mencabut gugatan praperadilan atas kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukannya. Pencabutan gugatan praperadilan dengan termohon Bareskrim Polri itu dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur, Senin (8/10/2018). “Betul, ada pencabutan (gugatan) tadi,” ujar Guntur saat dihubungi wartawan.

Sedianya PN Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan yang diajukan Gunawan Jusuf, Senin ini. Sebelumnya, gugatan pertama dianggap gugur karena yang bersangkutan juga mencabut gugatannya.

Sementara itu, Denny Kailimang, kuasa hukum Toh Keng Siong melaporkan gugatan praperadilan yang kasusnya saat ini ditangani Bareskrim Mabes Polri tersebut ke Komisi Yudisial (KY). Denny melihat ada dugaan kejanggalan dari upaya praperadilan tersebut. Toh adalah WN Singapura yang melaporkan Gunawan Jusuf atas dugaan penggelapan dan TPPU.

“Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, serta PT Makindo awalnya mengajukan Preperadilan dengan Nomor 102/pid.pra/2018/PN.Jkt.Sel. Kemudian praperadilan itu dicabut, namun pada hari yang sama pencabutan pada 24 September 2018, mereka mengajukan permohonan Praperadilan baru dengan Nomor 115/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel,” jelas Denny.

Ia mengatakan, hakim yang dipilih PN Jakarta Selatan yakni Joni pernah menangani kasus PTMakindo di Gunung Sugih, Lampung beberapa tahun lalu. “Menurut Mr.Toh dalam suratnya ke KY, hal ini sangat tidak wajar dan aneh jika ada niat untuk memanipulasi dan melecehkan institusi Pengadilan untuk kepentingannya membatalkan proses investigasi Polisi,” ujarnya.

Dikatakan Denny, dugaan pencucian uang merupakan kejahatan serius.

“Dalam surat ke KY, Mr Toh meminta seharusnya hakim yang di tunjuk harus lah netral dan tidak memihak. Untuk itu, Mr Toh memohon KY melakukan pengawasan dan mengawal seluruh proses Persidangan Praperadilan,” tuturnya.

Ditemui terpisah, Komisioner KY, Sukma Violetta mengatakan, pihaknya akan menelaah surat dari Denny tersebut.

“Terhadap permohonan pemantauan persidangan ini, kami ya langsung setelah dilakukan proses administrasi yang sangat sederhana itu kemudian kita lihat hari apa dan tempatnya dimana. Kemudian kalau misal tempatnya itu di sebuah pengadilan, dimana disana ada penghubung komisi yudisial,” ujarnya.

Ia mengatakan, KY memiliki 12 penghubung di seluruh Indonesia.

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved