Penataan RW Kumuh Jaksel Masih Tunggu Lelang

Masih menunggu hasil lelang dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.

Penataan RW Kumuh Jaksel Masih Tunggu Lelang
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi wilayah kumuh. 

Program penataan kawasan kumuh di Jakarta Selatan belum juga terlaksana jelang akhir tahun. Padahal, perencanaan telah dilakukan sejak tahun 2017 lalu.

Langkah penataan tersebut menjadi kepanjangan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang akan diselaraskan dengan program bedah rumah besutan Pemprov DKI Jakarta.

"Masih belum karena kami masih menunggu hasil lelang dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta. Mungkin awal November baru ada penentuan pemenang lelang," kata Yaya, Mulyarso selaku Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Selatan dihubungi Warta Kota, Senin (8/10/2018)

Meski demikian, Yaya tidak bisa memastikan apakah BPPBJ bakal menentukan pemenang lelang, sebab hal itu di luar kewenangannya.

Hanya saja, ia optimistis jika benar awal November sudah ada keputusan pemenang lelang, maka pekerjaan penataan kampung kumuh di dua kelurahan bisa terlaksana tahun ini.

"Sebab, tidak ada pembangunan fisik yang berarti. Penataan RW kumuh yang dimaksud antara lain prasarana sarana dan utilitas (PSU), Penerangan Jalan Umum (PJU), septic tank komunal, pengelolaan sampah, dan penghijauan lingkungan. Ini bisa dilakukan dalam satu sampai dua bulan," imbuhnya.

Pemkot Jakarta Selatan sebelumnya merencanakan menata 40 kawasan kumuh.
Pada tahap awal penatan akan tersebut akan ada tujuh RW kumuh di tiga kelurahan yang menjadi fokus.

Tujuh RW tersebut meliputi dua RW di Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan yaitu RW 03 dan RW 06. Kemudian di Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru yaitu RW 02, RW 09 dan RW 10. Terakhir di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, yakni RW 11 dan RW 12. Tahun 2018 ini, fokus pengerjaan di dua lokasi RW yakni RW 06 Tegal Parang dan RW 09 Kramat Pela.

"Untuk anggaran Rp 2,9 miliar untuk yang Tegal Parang dan Rp2,3 untuk Kramat Pela. Untuk perencanaannya sudah dilakukan oleh konsultan," imbuhnya.

Bambang Eko Prabowo selaku Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menyatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada sekitar 40 RW di Jakarta Selatan yang masih masuk kategori kawasan kumuh sehingga perlu dilakukan penataan.

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved