Layanan dan Fasilitas di Mal Pelayanan Publik Milik Pemerintah Kota Bekasi

Jumlah pemohon di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pasar Proyek di Bekasi Timur cukup tinggi sekitar 900-1.000 per hari.

Layanan dan Fasilitas di Mal Pelayanan Publik Milik Pemerintah Kota Bekasi
WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI
Meski belum diresmikan, Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mal Atrium Pondok Gede, Kota Bekasi, dipenuhi masyarakat pada Jumat (5/10/2018) pagi. 

WARTA KOTA, BEKASI---Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, mengatakan, jumlah pemohon di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pasar Proyek di Bekasi Timur cukup tinggi sekitar 900-1.000 per hari.

Dia menilai, MPP yang dibangun pemerintah daerah sangat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Selain mengurus dokumen, mereka juga bisa berbelanja untuk keperluan rumah tangga atau lainnya di dalam mal tersebut atau kita kenal sebagai one stop shoping.

Karena itu, pembangunan MPP di dalam mal sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi khususnya terhadap pedagang atau tenant yang ada di sana.

"Mal yang awalnya sepi pembeli, pasti bakal dikunjungi pembeli karena masyarakat akan ke sana untuk mengurus dokumennya," kata Lintong, Minggu (7/10/2018).

Lintong mengatakan, perluasan layanan MPP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik.

Meski di dalam aturannya tidak mengharuskan setiap daerah memiliki lebih dari satu MPP, namun khusus untuk Kota Bekasi disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

"Semangatnya adalah mendekatkan, memudahkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Kota Bekasi ini ada 56 kelurahan dan 12 kecamatan dengan populasi penduduk yang mencapai 2,7 juta jiwa. Kalau cuma satu MPP-nya kasihan juga warga yang jangkauannya jauh harus datang ke MPP eksisting saat ini," katanya.

Berdasarkan pendatannya ada puluhan layanan yang dibuka pemerintah daerah dengan menggandeng lembaga lain di MPP.

Misalnya perizinan di DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, PDAM Tirta Patriot, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Polrestro Bekasi Kota, Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi, Bank Jawa Barat dan Banteng (BJB), Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot.

Menurut Lintong, pada 2019 pemerintah akan menambah layanan dengan lembaga vertikal lainnya seperti Pengadilan Negeri Bekasi, Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Kantor Imigrasi, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi.

"Kalau sudah tergabung dengan lembaga vertikal lainnya, mereka tidak perlu ke kantor lembaga terkait tapi bisa datangi MPP," ujarnya.

Rencananya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bakal meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mal Atrium Pondokgede, pagi ini.

Keberadaan MPP ini merupakan layanan kedua setelah Kota Bekasi meresmikan MPP Mal Pasar Proyek di Bekasi Timur pada 12 Februari 2018.

Baca: Rencananya Hari Ini Wali Kota Bekasi Meresmikan Mal Pelayanan Publik Kedua di Pondok Gede

Baca: Baru Diuji Coba, Mal Pelayanan Publik Pondok Gede Diresmikan Senin Pekan Depan

Baca: Tahun Depan Tambah Mal Pelayanan Publik, Kota Bekasi Gandeng Instansi Lain

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved