Terdakwa Kasus Pulau Pari Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Yakin Kliennya Tidak Bersalah

Sidang lanjutan kasus sengketa tanah di Pulau Pari kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (2/10/2018).

WARTA KOTA/JUNIANTO HAMONANGAN
Sidang kasus sengketa tanah di Pulau Pari digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (2/10/2018). 

SIDANG lanjutan kasus sengketa tanah di Pulau Pari kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (2/10/2018).

Sidang kali ini mendengarkan pembacaan pleidoi terdakwa Sulaiman yang dituntut hukuman penjara satu tahun enam bulan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mat Yasin mengatakan, tuntutan itu sudah sesuai prosedur hukum. Penetapan sudah dilakukan secara berjenjang, di mana berkas perkara diperiksa oleh Kepala Seksi Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Baca: Jokowi Angkat Suami Bella Saphira Jadi Sekretaris Wiranto

“Tuntutan itu kan sesuai prosedur apa yang dilakukan oleh dia, bukan dari saya pribadi. Itu kan ada jenjangnya. Kalau untuk pembuktian nanti biar majelis hakim yang menilai tuntutan kami. Kembali ke hakim lagi nanti,” tuturnya, kemarin.

Yasin menambahkan, tuntutan yang diberikan juga dilihat dari sertifikat tanah yang dimiliki oleh PT Bumi Pari Asri. Menurutnya, dengan keberadaan sertifikat itu sudah dapat dipastikan bahwa Sulaiman layak dituntut 1 tahun 6 bulan.

“Patokan kami itu (sertifikat yang dimiliki PT Bumi Pari Asri) aja,” ungkap Yasin.

Baca: Nikita Mirzani Kangen Antar Anak Sekolah

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum terdakwa, Nelson Nicodemus, mengatakan terdakwa ingin dibebaskan. Nelson beralasan jika melihat kasus ini di mata hukum, kliennya tidak bersalah.

“Dia tidak bersalah karena apa? Dia itu pesuruh Surdin. Surdin yang punya tanah di situ. Dia cuma disuruh ngurus home stay saja. Terus yang dia tahu itu tanah milik Surdin,” papar Nelson.

Nelson menambahkan, kliennya hanya mengetahui jika tanah yang dikelola bukan milik Pintarso. Sebab, Sulaiman tidak pernah melihat ada bangunan atau plang kepemilikan jika tanah itu dikuasai oleh PT Bumi Pari Asri.

Baca: Dampingi Ibunya yang Baru Dioperasi dan Putrinya yang Sedang dalam Pengobatan, Denada Drop

“Yang dia tahu tanah itu bukan punya Pintarso. Dia enggak pernah lihat Pintarso di situ. Enggak pernah ada bangunan, enggak pernah ada orangnya, enggak pernah ada batas-batasnya,” bebernya.

Sidang selanjutnya akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (9/10/2018) pekan depan, dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pleidoi terdakwa Sulaiman. (*)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved