Gerindra Tunggu Waktu Baik Berikan Nama Wagub DKI

DUA nama calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI pengganti Sandiaga Uno bakal diisi kader Gerindra dan PKS.

Gerindra Tunggu Waktu Baik Berikan Nama Wagub DKI
Istimewa
IMAN Satria 

DUA nama calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI pengganti Sandiaga Uno bakal diisi kader Gerindra dan PKS.

Sebagai partai, pengusung saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 sama-sama memiliki hak yang sama untuk mengisi posisi orang nomor dua di ibu kota.

Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Iman Satria meminta, PKS tidak terus mengklaim bahwa partai berlambang burung guruda telah sepakat berikan berikan posisi Wagub DKI ke PKS.

“Itu hanya klaim sepihal PKS saja. Kami, tetap berikan nama Ketua DPD Gerindra DKI Muhamad Taufik sebagai penggangi Sandi,” kata Iman Satria di DPRD DKI, Rabu (3/10).

Ketua Komisi D DPRD DKI itu memastikan, Gerindra dalam waktu dekat akan berikan nama Muhamad Taufik ke Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI. Ini bentuk, keseriuaan bahwa partai berlambang burung garuda di Jakarta serious mengusung kader terbaik.

“Soal waktu kami masih mencari hari baik. Kapan hari baik itu, kami akan berikan ke Anies dan DPRD DKI. Saya minta PKS tak terus mengklaim. Kami, belum ada kesepakatan dengan PKS,” ucap dia.

Iman menilai, Wagub DKI memiliki peran penting untuk membantu, merumuskan, dan menjalankan kebijkan untuk menuntaskan problematika persoalan di ibu kota, yang seabrek. Tentu, sosok yang memiliki kemampuan serta tinggal di Jakarta sejak kecil. “Makanya, jangan dibuat ribet. Ikuti aja aturan. PKS satu dan Gerindra satu, serahkan ke DPRD DKI. Kami, serahkan Muhamad Taufik Ketua DPD Gerindra DKI,” tegasnya.

Iman mengungungkapkan, dua partai pengusung mengikuti aturan main yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2018, dan aturan lainnya.

Bahwa, pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Dia menjelaskan, proses pemilihan wagub dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. ’’Kami ikut aturan ya,’’ ucapnya

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved